GPM Malut Minta KASN Tindak Bupati Pulau Taliabu

Editor: Admin
GPM Malut Saat Melakukan Demo Jilid IIi

Ternate, - Gerakan pemuda Marhaen Maluku Utara kembali menggelar aksi jilid III, bertempat di depan kantor, Komisi Aparatur Sipil Negara, di Jakarta. Rabu (08/12/21). Aksi tersebut mendesak pihak KASN untuk segera memanggil bupati Pulau Taliabu karena dinilai telah mencederai prinsip tata kelolaan pemerintah. 

Kordinator Aksi, Yuslan Gani mengatakan sebuah peristiwa memulihkan telah terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara adalah terkait kebijakan Mutasi sebanyak 202 ASN. 

"Ada lebih ratusan ASN Fungsional Guru dan Puluhan ASN Struktural telah dimutasi pindah tugas oleh Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliong Mus tanpa melalui mekanisme pelaksanaan mutasi," terangnya. 

Bagi Juslan bupati dua periode itu telah melanggar prinsip birokrasi, dan demokrasi dalam melaksanakan roda pemerintahan. 

"Kebijakan yang diambil oleh Bupati Kabupaten Pulau Taliabu atas Mutasi tersebut jelas-jelas menabrak aturan sebagaimana yang tertuang dalam regulasi PERBKN no 5 tahun 2019 bahwa mutasi dilakukan atas pertimbangan jabatan dan kepangkatan bukan berdasarkan atas pertimbangan tim sukses," papar Juslan. 

Ia juga meminta hal ini harus disikapi oleh lembaga negara seperti KASN dan Kementerian Dalam Negri Republik Indonesia. 

"Berdasarkan Surat Keputusan Mutasi oleh Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliong Mus yang disampaikan secara terbuka oleh kepala BKPSDMA Surati Kene pada tanggal 02 September 2021, dimana tembusan surat mutasinya tidak disampaikan kepada Menteri Dalam Negri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional, serta Komisi Aparatur Sipil Negara atau paling tidak ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Maluku Utara dan Ke BKN Regional XI Manado melainkan hanya ke lingkup pemerintahan daerah kabupaten pulau Taliabu," beber Juslan. 

Selain itu yang menjadi kekesalan para pemuda marhaen adalah bupati Pulau Taliabu juga menempatkan orang orang yang kerja di birokrat tidak sesuai dengan tupoksi. 

"Selanjutnya pada acara pelantikan pejabat serta Pelantikan para Kepala Sekolah tingkat satuan pendidikan TK PAUD, SD dan SMP pada tanggal 08 Oktober 2021, dimana beberapa Kepala Sekolah yang dilantik ada yang masih berstatus CPNS dan dari lulusan K2 yang notabenenya adalah tenaga administrasi sekolah. Sementara sejumlah kepala sekolah yang golongannya sesuai dan bahkan telah memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS) justru di mutasi jadi guru biasa. Ini jelas melanggar Permendikbud no 6 tahun 2000 tentang pengangkatan guru sebagai kepala sekolah," ungkap Juslan. 

Menurut dia mutasi masal yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliong Mus tidak melalui mekanisme yang berlaku.

"Kami menyampaikan sikap tegas kami kepada Komisi Aparatur Sipil Negara segera mengeluarkan surat rekomendasi teguran serta pembatalan SK mutasi terhadap 202 ASN yang ada di lingkup pemerintahan daerah kabupaten pulau Taliabu," pungkasnya. 

Setelah berita ini diterbitkan pihak pihak terkait masih dalam usaha konfirmasi wartawan kami. (Tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini