Jelang Nataru, Perusahaan Penyedap Rasa Potong THR & PHK Karyawan

Editor: Admin
(Foto/Ilustrasi)
MINSEL- Perusahaan penyedap rasa berkelas Internasional di Desa Radey, Kecamatan Tenga, Minahasa Selatan (Minsel), melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) pada sejumlah karyawannya jelang hari Natal dan tahun baru.

Olvie Pojoh salah satu karyawati perusahaan yang diberhentikan pihak perusahaan mengatakan bahwa dirinya tidak tau alasan apa sehingga dirinya dan beberapa rekannya diberhentikan oleh pihak perusahaan.

"Kami datang ke perusahaan untuk kerja, namun sampai diperusahaan kami dilarang untuk masuk. Menurut keterangan pihak perusahaan lewat telepon, bahwa kami tidak diijinkan untuk kerja lagi," kata Olvie, Selasa (14/12).

Saat menanyakan prihal dirinya tidak dibolehkan kerja di perusahaan, menurutnya bahwa alasan perusahan karna dia dan beberapa rekannya melakukan pelanggaran aturan yang ada di perusahaan tersebut.

"Kami menanyakan alasan prihal kenapa kami sudah tidak dibolehkan bekerja lagi, kata pihak perusahaan bahwa kami terlibat ikut demo yang terjadi di perusahaan. Padahal kehadiran kami dalam demo kemarin, hanya ingin mengetahui tujuan demo tersebut. Kami pun diberhentikan tanpa surat peringatan terlebih dahulu," jelas karyawan yang sudah puluhan tahun kerja di perusahaan tersebut.

Untuk diketahui, demo karyawan di perusahaan kemarin, ialah menolak adanya pemotongan THR karyawan oleh perusahaan. Pihak perusahaan saat dimintai keterangan terkait adanya PHK dan pemotongan THR karyawan, mengatakan bahwa semua sudah sesuai regulasi serta aturan dalam perusahaan.

"Mereka yang diberhentikan lantaran terbukti jelas ikut serta dalam demo dan mogok kerja. Yang hanya mengakibatkan kerugian dalam perusahaan. Semua ini tentu bertentangan dengan aturan perusahaan. Adapun pemotongan THR, Itu semua sudah sesuai aturan juga. Bahwa perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak bagi setiap karyawan yang berpendapatan Rp.4.500.000 per bulan," ujar Linda salah satu HRD Pt Sasa Inti.

Sementara itu Robby Sangkoy salah satu Legislator DPRD Minsel sangat menyayangkan apa yang dilakukan perusahaan. Menurut Rosa panggilan akrabnya, perusahaan berpotensi melakukan pelanggaran peraturan Menteri Keuangan no 102 tahun 2016.

"Sesuai pengalaman saya sudah 10 tahun dalam komisi III, bidang ketenagakerjaan. Dan belum perna ada yang namanya pemotongan THR bagi karyawan. Baru kali ini terjadi, padahal perusahaan sendiri termasuk perusahaan yang besar. Sekalipun aturan, harusnya ada kebijakan untuk karyawan apalagi menjelang perayaan natal dan tahun baru," tandas Rosa.

Rosa menambahkan bahwa perusahaan juga diketahui tidak memperhatikan keselamatan karyawannya.

"Informasi kami terima dari beberapa karyawan disana, bahwa para karyawan masih banyak yang tidak safety dalam bekerja. Alat pelindung diri untuk melindungi para karyawan dalam bekerja tidak ada. Seperti sepatu lars dan alat lainnya," tambah Rosa.

Adapun alasan pihak perusahaan dan ungkapan para karyawan yang merasa dirugikan ini, disaksikan oleh pihak Disnaker Minsel, Kantor Pelanyanan Pajak (KPP) Pratama Kotamobagu dan di mediasi langsung oleh para Legislator Minsel dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) digedung DPRD Minsel. (Tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini