Kunker Ketua DPR RI Di Malut Dapat Penolakan, Berikut Alasannya

Editor: Admin author photo

 

Juru bicara Cipayung Malut, Alfajri A. Rahman. Kaos Merah Bersama Ketua PKC PMII malut dan Ketua DPD GMNI Malut (red:tim) 
TERNATE- Cipayung Malut terdiri dari PMII, IMM, GMNI, GMKI, KAMMI dan  PII kembali memberikan sikap tegas untuk  menolak kedatangan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Malut  karena dinilai tidak melakukan kunjungan kerja namum melakukan konsolidasi kampanye maju pemilihan presiden 2024 mendatang.

“Ini adalah sikap kami kelompok cipayung Malut, informasi yang kami himpun kedatangan Puan Maharani minggu ini,  sebagai bentuk kampanye. Apalagi saat ini masih dalam masa pandemik Covid19,”ujar, Juru bicara Cipayung Malut, Kamis (9/12) Alfajri A. Rahman. 

Ia menjelaskan, DPR yang  dimandatkan untuk mengawasi dan memastikan kinerja eksekutif sepenuhnya berfokus pada penanganan krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Namun, dibandingkan sorotan besar terhadap peran eksekutif, peran DPR masih luput dari radar. Legislator tenggelam dalam ingar bingar pemberitaan Covid-19 dan hanya sesekali muncul ke permukaan.

Sepanjang 2020, lanjutnya,  target kinerja legislasi DPR yakni Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 DPR jauh dari target. Awalnya, Prolegnas Prioritas 2020 menargetkan 50 RUU. Tapi pertengahan tahun diubah menjadi 37 RUU. Faktanya, hanya 13 RUU yang mampu dirampungkan dengan rincian 3 RUU nonkumulatif terbuka dan sisanya RUU kumulatif terbuka.

“Ini menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah tidak melakukan refleksi atas kinerja legislasi yang mereka lakukan selama ini. Berdasarkan catatan PSHK selama enam tahun terakhir, penyelesaian target Prolegnas prioritas tahunan tidak pernah tercapai. Selain target yang tidak realistis, cara DPR menentukan RUU mana yang akan dibahas terlebih dahulu juga patut dipertanyakan,” jelasnya.

Bahkan tidak hanya itu, kata dia, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum berpihak kepada wilayah kepulauan. Untuk itu, RUU Daerah Kepulauan perlu didorong karena sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

“Informasi yang kami himpun RUU Daerah Kepulauan sudah selesai dibahas DPD RI dan sudah diserahkan ke Baleg DPR RI. Namun sampai saat ini belum ada pembahasan lanjutan dari DPR RI.” 

Menurutnya, salah satu bentuk ketidak seriusnya DPR-RI dibawah kepemimpinan Puan Maharani. Karena UU PKS tak disinggung Puan sebagai salah satu RUU yang akan dipercepat pembahasannya dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2024. Hal tersebut diketahui terjadi pada saat Puan menyampaikan pidato dalam Pembukaan masa  Persidangan I Tahun Sidang 2021-2024.

Selain itu Daerah Otonomi Baru juga menjadi penting untuk direspon, Malut  sendiri sudah bertahun-tahun menyuarakan DOB Sofifi sebagai ibu kota Maluku Utara tapi sampai saat ini hanya menjadi janji di bibir.  DPR sebagai perpanjangan tangan dari Rakyat Indonesia mestinya merespon penuh permasalahan yang ada. Masyarakat Maluku Utara mewanti-wanti sepak terjang Ibu Puan Maharani sebagai ketua DPR-RI. DOB Sofifi dan beberapa daerah di Maluku Utara menjadi upaya alternative kemandirian wilayahnya.

 “Dari berbagai persoalan di atas kami menilai bahwa lembaga yang merupakan representasi dari Rakyat Indonesia dibawah kepemimpinan Puan Maharani ini belum menunjukan keseriusan dalam keberpihakan terhadap berbagai permasalah di Indonesia umumnya dan Maluku Utara Khususnya. Bahkan Ketua DPR-RI terkesan mengabaikannya. Olehnya itu dalam kunjungan kerja di Maluku Utara, Cipayung Maluku Utara (PMII, GMNI, IMM, GMKI, PII, KAMMI) meminta kepada Ketua DPR-RI Puan Maharani menuntaskan beberapa permasalahan dimaksud. Kalaupun tidak diindahkan kami menolak kedatangan ketua,” jelasnya. (Red:tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini