Menjelang Akhir Tahun 2021, PAD DKP Malut Lewati Target

Editor: Admin author photo
Menjelang akhir Tahun 2021 dan mengawali Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara menggelar Coffe Morning, Kegiatan dengan mengusung tema" DKP Malut dan Catatan Akhir Tahun" bersama sejumlah awak media bertempat di Gedung pertemuan Kantor DKP Malut, Senin (27/12/2021).

SOFIFI- Menjelang akhir Tahun 2021 dan mengawali Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara menggelar Coffe Morning, Kegiatan dengan mengusung tema" DKP Malut dan Catatan Akhir Tahun" bersama sejumlah awak media bertempat di Gedung pertemuan Kantor DKP Malut, Senin (27/12/2021).

Kepala DKP Malut Abdullah Assagaf dalam kesempatan tersebut mengatakan, Gelaran Coffe Morning ini bertujuan selain menyampaikan pencapaian pelaksanaan program di Tahun 2021 dan usulan program pada tahun 2022, sebagai ajang merawat hubungan kemitraan antara DKP Malut dan sejumlah insan pers di Maluku Utara. 

Abdullah juga memaparkan, sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang nantinya di laksanakan, termasuk fokus pengembangan komoditi unggulan yakni Tuna, Tongkol, Cakalang (TTC) dan Rumput Laut. 

"Semua program mengacu pada visi Gubernur Malut yaitu Maluku Utara Sejahtera, Selanjutnya di terjemahkan ke dalam satu misi membangun perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan," ujar Abdullah. 

Ia mengatakan akhirnya bisa mewujudkan kemandirian pangan dan daya saing nelayan serta membangun pola pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sebagaimana tujuan utama pembangunan sektor perikanan. 

Dirinya juga menjelaskan, pada tahun 2021 pihaknya telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dengan lima program utama. 

"Ada Program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program penguatan daya daya saing produk kelautan dan perikanan dan Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta program pengelolaan ruang laut," sebut Abdullah. 

Abdullah menargetkan IKU diantaranya target produksi perikanan tangkap sebesar, 356.375 ton, namun realisasi baru mencapai 293.214 ton, Sementara sementara realisasinya baru 101.110 ton di triwulan ke III dan target nilai ekspor perikanan Malut berdasarkan data dari (BPKMP) tahun 2021 mencapai 3. 203.729 USD, angka ini melampaui target ekspor pada IKU yakni 2.000.000. USD.

"Target pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor perikanan memang menjadi perhatian serius orang nomor satu DKP Malut, itu sebabnya, realisasi PAD di tahun 2021 kini telah melebihi target PAD yang di harapkan yakni, Rp. 342.854.985 yang bersumber dari jasa kepelabuhanan 207.539.000 dari izin usaha perikanan", ungkap Abdullah. 

Selain itu dia merasa senang, di tengah hantaman gelombang pandemic covid-19, data Badan Pusat Statistik Maluku Utara oer November 2021 malah menunjukan peningkatan 3-5 persen pada nilai tukar nelayan (NTN) maupun pembudidaya (NTPi) dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Saat ini nilai (NTN) kita 105,90 naik 5 persen di bandingkan dengan tahun 202 yaitu 100,97. Sedangkan (NTPi) pada 2020 hanya 100,65 kini menjadi 103,83, awalnya saya khawatir karena ada hantaman gelombang covid-19," jelasnya. 

Untuk mendorong daya saing dan kesejahteraan nelayan, tahun ini DKP Malut telah menggelontorkan sejumlah program pembuatan 4 unit kapal ukuran 10 GT, 10 unit kapal ukuran 5 GT, 45 unit kapal ukuran kurang dari 3 3 GT dan 3 unit armada bagan yang akan diberikan kepada kelompok nelayan dan koperasi perikanan, bantuan sarana produksi rumput laut, bantuan sarana pengolahan,  pembangunan sarana prasarana konservasi dan pulau-pulau kecil.  Bantuan prasarana produktif untuk wanita pesisir. Tidak hanya itu, disamping program berupa bantuan. 

"DKP Malut juga menggelar kegiatan berupa peningkatan kompetensi awak kapal perikanan, sertifikasi cara budidaya ikan yang baik, mendorong pembuat sertifikasi hak atas tanah (SEHAT) melalui kantor pertanahan 7 kabupaten/kota sebanyak 700 bidang tanah. Dan memang sebagian kegiatan program batal dilaksanakan disebabkan dampak pandemic sehingga anggarannya direfokusing," papar Abdullah.

Untuk mencegah maraknya praktek illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) fishing, saat ini DKP Malut juga sudah menjalin kerja sama dengan Lanal Ternate, Polairud Polda Malut, Basarnas Ternate, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Ternate, BPBD Malut, Serta Kantor Imigrasi Ternate juga membentuk Forum Tindak Pidana IUU fishing, Selain itu, penandatangan momerandum of Understanding (MoU) bersama PSDKP Ambon juga sudah di lakukan demi menguatkan pengawasan sumber daya perikanan.

Disamping kerja sama tersebut, DKP Malut juga tengah menggandeng beberapa lembaga mitra. 

"Yayasan masyarakat dan perikanan indonesia yang fokus menyusun Harvest Strategi pengelolaan Perikanan Ikan Pelagis Besar (tuna) secara berkelanjutan di WPP 713,714,715, NGO Wildife Conservation Society (WSC) yang fokus pada pengelolaan ikan kakap dan kerapu dan penetapan  kawasan konservasi, Yayasan WWF untuk pengelolaan ikan pelagis kecil, serta teranyar adalah perjanjian kerja sama bagi nelayan Ambon dengan Sulawesi Utara dan kerjasama pada bidang kelautan dan perikanan yang melibatkan 5 Provinsi Kepulauan yakni, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Papua dan Papua Barat yang diprakarsai oleh Kantor staf kepresidenan." tutup Abdullah. (Red:tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini