Menteri ATR/BPN Serahkan 500 Sertifikat Tanah Secara Simbolis di Kabupaten Minsel

Editor: Admin author photo
Masyarakat yang menerima sertifikat berpose bersama ATR/BPN Minsel usai acara penyerahan sertifikat. (foto/Istimewa)

MINSEL- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyerahkan sebanyak 500 sertifikat tanah dari target 2.200 untuk Kabupaten Minsel secara virtual, Rabu (15/12).

Acara penyerahan sertifikat secara simbolis ini, digelar serentek tiga Provinsi yang ada. Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Bali.

Sofyan Djalil dalam sambutannya melalui virtual, mengatakan keuntungan bagi masyarakat apabila tanahnya telah memiliki sertifikat, yaitu tidak perlu khawatir akan terjadinya konflik dan dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh modal usaha.

"Selamat untuk semua penerima dan mohon dijaga baik-baik karena ini merupakan surat berharga. Bijaksanalah saat menjadikan sertifikat ini sebagai jaminan modal usaha, ingat yang produktif bukan konsumtif. Terima kasih BPN provinsi dan jajaran pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang telah membantu,” katanya.

Penyerahan sertifikat di Kabupaten Minsel, digelar di Kecamatan Motoling. Yang dihadiri oleh Asisten II Pemkab Minsel, Camat Modoinding dan para Hukum Tua, perwakilan Bank Sulut Go dan masyarakat penerima sertifikat.

Kecamatan Motoling sendiri, sekitar 500 sertifikat tanah diserahkan secara simbolis. Deany Keintjem Kapala Kantor ATR/BPN Minsel mendukung penuh sertifikat tanah dijadikan modal usaha dengan syarat yang menggadaikan adalah pemilik sertifikat dan benar-benar digunakan untuk modal.

“Memang sangat beruntung, bagi masyarakat yang mempunyai sertifikat tanah. Hal ini tentu memguntungkan bagi pedagang kecil seperti para pelaku UKM yang ingin menambah modal, boleh pinjam uang di bank, tapi tidak boleh untuk konsumtif,” ujarnya.

Ia menambahkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah bukti keseriusan pemerintah agar kepemilikan tanah masyarakat punya kekuatan hukum yang diakui negara dan diterbitkan BPN.

“Terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden dan Bapak Menteri Sofyan atas dukungannya. PTSL memang dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu, apalagi yang punya usaha UMKM/UKM. Semua ini untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia maju,” katanya. (Tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini