Bawaslu Halsel Gelar Sosialisasi Pemilu Bersama OKP

Editor: Admin

 

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Bawaslu Halmahera Selatan

HALSEL-Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 448 Ayat 3 menjelaskan, bentuk partisipasi masyarakat adalah tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Hal ini disampaikan Korwil Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Dr. Fahrul Abd Muid, pada saat buka kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu dengan OKP Se-Kabupaten Halmahera Selatan bertempat di Aula Kantor Bupati Jalan Statistik Tugu Pala, Desa Hidayat, Jumat (21/1/2020).

Dikatakan Fahrul, dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu sesuai dengan aturan tersebut.

“ Jadi Bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat guna terciptanya penyelenggaraan pemilu yang berasakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,”jelasnya.

Ketua Bawaslu Halsel, Asman Djamil, menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif sangat penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh pengawas pemilu. Apalagi masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini.

“ Untuk memaksimal hal tersebut Bawaslu telah membuat program pengawasan partisipatif berupa pengawasan berbasis teknologi, yang merupakan Aplikasi Gowaslu diluncurkan pada Agustus 2016 lalu,” ujarnya.

Selain itu, Kordiv KPP Kahar Yasin, menyampaikan peran serta masyarakat yang tinggi harus diimbangi dengan kualitas suara yang tidak dapat dimanipulasi.

”Kita menyadari tingkat partisipasi masyarakat pada 2019 lalu termasuk paling tinggi jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara tingkat partisipasi pemilih paling rendah itu adalah, pemilih datang ke TPS untuk memilih.

“ Bagi kami itu tidak cukup, karena tingkat partisipasi yang paling tinggi itu dia bukan hanya memilih, tapi memastikan suaranya tidak dimanipulasi oleh penyelenggara pemilu,” kata Kahar.

Kordiv PHL Rais Kahar yang didapuk sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut turut memberikan informasi terkait peran media sebagai sumber informasi masyarakat.

Menurut Rais pemilu merupakan perwujudan dari kebebasan pers, karena pemilu merupakan puncak perayaan demokrasi, di mana masyarakat berhak menentukan pilihan.

“Contoh kecil media yang kami maksud, biasanya di group paguyuban itu banyak saudara-saudara kita di ASN. Nah itu yang menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan mereka soal keterlibatan politik praktis,”tukas Rais.

Untuk mendapatkan pilihan tersebut, kata Rais, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat, faktual dan terpercaya, dalam sistem demokrasi informasi di era digitalisasi saat ini.

"Informasi banyak beredar, tapi informasi yang terverifikasi bisa dipastikan hanya bisa didapatkan dari media-media yang kredibel, tugas utama pers menyajikan informasi yang terverifikasi sehingga pers merupakan penyambung lidah, mata, dan telinganya masyarakat,” tandasnya.

Sambung Rais, untuk meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, media berperan aktif melalui pemberitaan.

“Kami sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu benar-benar bekerja dengan maksimal, maka tudingan soal pers tidak netral itu persoalan lain, tugas kami bukan untuk memuaskan semua pihak, melainkan kami bisa menyiarkan informasi kami melalui dunia pers,” kata Rais. (il/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini