Hebat, FP3 Bongkar Kasus Korupsi di BPJN Malut

Editor: Admin

 

Salasatu orator dari FP3

Ternate- Front Pemuda Peduli Pembangunan (FP3) Maluku Utara (Malut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku Utara, Senin (24/1/2022).  

Dalam demonstrasi tersebut masa akai meminta Kepala BPJN Malut Gunadi Antariksa bertanggung jawab penuh atas beberapa paket pekerjaan yang diduga kuat bermasalah.  

F3P memaparkan sejumlah pekerjaan yang disinyalir bermasalah seperti  pekerjaan Preservasi Ruas Jalan Weda-Sagea dengan pagu anggran senilai Rp. 56,9 miliar yang di kerjakan oleh PT. Buli Bangun dengan nilai kontrak Rp. 43,5 miliar.

"Pekerjaan Preservasi Ruas Jalan Weda-Mafa-Matuting-Saketa dengan pagu anggaran senilai Rp 9,7 miliar yang dikerjakan oleh PT. Laosindo pratama dengan nilai kontrak Rp 8,7 miliar," sebut Maskur J. Latif. Salah satu masa aksi. 

Maskur membeberkan pekerjaan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan ruas keliling pulau tidore Senilai Rp. 13,9 miliar dengan rekanan kerja PT. Wargatopo Prima. Pekerjaan ini melekat pada Satker SKPD-TP yang diduga pekerjaan asal-asalan tidak sesuai ketentuan kontrak.

Menurut Maskur, pekerjaan tersebut di atas di duga kuat tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengalami keterlambatan pekerjaan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta di atur dalam Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 184.

“ Dari akumulasi sejumlah persoalan tersebut ini menandakan ketidakmampuan PPK, Kepala Satker Wilayah II dan Kepala BPJN Maluku Utara tidak mampu dan gagal mengendalikan proyek di balai jalan jembatan nasional,”cecar Maskur.

Tak hanya itu, para aktivis ini mendesak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui Dirjen Bina Marga agar segera mengevaluasi dan mencopot Gunadi Antariksa dari jabatannya sebagai Kepala BPJN Maluku Utara.

Selain Gunadi Antariksa, mereka juga meminta Dirjen Bina Marga segera mengevaluasi dan mencopot Chandrasyah Paarmanceh dari jabatanya sebagai Kepala Satker Wilayah II BPJN Malut.

“ Kami minta Dirjen Bina Marga mengevaluasi dan mencopot sdri Joone Seisi Margaret Manus dari jabatanya sebagai PPK Ruas Jalan Weda-Sagea dan Sagea-Patani serta saudara Riki sebagai  PPK pada Ruas Jalan Weda Mafa -Mafa Matuting dan Matuting Saketa,”desak Maskur.

Para aktivis FP3 Maluku Utara juga menduga ada sejumlah kegiatan proyek di tahun 2022  ini yang sementara  telah ajukan kepada BP2JK untuk dilakukan pelelangan diduga kuat sudah di atur pemenangnya.

“ Kami meminta kepada seluruh pihak dalam hal ini adalah Ombudsman Perwakilan Maluku Utara, Kejati Malut, Polda Malut dan KPK untuk memantau secara langsung proses pelelangan/tender yang sementara ini berlangsung di BP2JK,”tutup Maskur. (Red/tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini