MINSEL- Sejumlah warga di Desa Teep Trans, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), mempertanyakan pengunaan dana desa (Dandes) tahun anggaran 2020.
Dandes anggaran tahun 2020 ini disinyalir warga kurang transparan pengunaannya. Menurut bebeberapa warga setempat, bahwa dandes yang seharusnya di kelelola BUMDes lewat penyertaan modal desa sesuai hasil rapat desa, tak kunjung terealisasi.
"Sebenarnya lima puluh juta anggaran dandes itu disuntikan ke BUMDes untuk kemudian dikelola BUMDes sendiri. Faktanya sampai saat ini anggarannya tak pernah diketahui masyarkat keberadaan uang ini. Padahal sudah ditata bersama," ungkap Novli Manginsihi warga setempat, Kamis (13/01).
Warga pun mencoba mempertanyakan keberadaan uang tersebut, justru warga mengklaim saat ingin menanyakan keberadaan uang ini ke pemerintah setempat, terkesan tak ada jawaban.
"Kemarin saat pertemuan dengan BPD dan pengurus BUMDes di Kantor Desa, Hukum Tuanya tak hadir. Dan terkesan menghindar," tambahnya.
Warga pun menilai pemerintah desa teep trans tidak transparan dalam pengunaan dandes. sehingga beberapa warga telah melaporkan kejadian ini ke Polres Minsel.
"Kami sudah buat pengaduan di Polres Minsel yang disertakan dengan beberapa bukti yang ada. berharap pihak kepolisian bisa menulusuri penggunaan anggaran dandes baik masalah BUMDes tahun 2020 dan beberapa pekerjaan fisik ditahun 2019 yang terkesan pembuatannya asal asalan," harap warga.
Sementara itu, di tempat yang berbeda Hukum Tua desa teep trans Silvana Wahongan saat ditemui membantah bahwa dirinya sengaja menghindar dari warganya. Ia menuturkan bahwa saat pertemuan terkahir, bertepatan ia sedang tugas di luar.
"Memang hari itu ada pertemuan di kantor desa. tapi yang selenggarakan pertemuan bukan dari kami pemerintah desa. Melainkan pengurus BUMDes sendiri. bertepatan saat itu juga saya lagi berada diluar desa," kata Hukum Tua.
Disinggung masalah dandes yang ditanyakan warga, hukum tua menjelaskan bahwa saat itu anggarannya digeser dan dialihkan pengunaanya untuk fisik Balai Pertemuan Umum (BPU).
"Memang anggarannya sudah kami tata untuk dikelola oleh BUMDes senilai lima puluh juta rupiah. Tapi saat itu pengurus BUMDes yang baru belum dibentuk, maka anggarannya kami alihkan ke fisik BPU," tandasnya. (Tim)
