Ini Catatan KAHMI Untuk Pemprov Malut

Editor: Admin
Suasana diskusi

TERNATE- Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Maluku Utara, menggelar Catatan Awal Tahun KAHMI dengan tema “Refleksi dan Harapan atas Perjalanan Pemerintah Daerah, Kondisi Kebangsaan dan Keumatan”. Kamis (06/01/22) di KAHMI Center. 

Koordinator Presidium KAHMI Malut Ishak Naser mengatakan Berbagai catatan yang disajikan dipenghujung tahun 2021, memberikan gambaran menggembirakan ditorehkan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, ditengah memburuknya perekonomian Indonesia akibat hantaman Covid-19. 

"Indikator makro ekonomi yang dirilis lembaga berkompeten menempatkan Maluku utara sebagai salah satu Provinsi yang sukses berada di tangga teratas dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Disaat hampir semua provinsi di Indonesia pertumbuhan ekonnomi berada pada zona negatif, sebaliknya Maluku Utara kokoh mencatatkan pertumbuhan positif. Tentunya saja, menjadi pertanyaan besarnya adalah darimana sumber pertumbuhan yang menjadikan Maluku Utara kokoh berada di zona positif.

Jika ditelisik secara mendalam, fakta menunjukkan keberadaan smelter di Industri pertambangan nikel di Maluku Utara berkontribusi sangat dominan dan besar dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara," ungkap Ishak. 

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan pada saat yang sama peningkatan produksi serta naiknya harga nikel di pasar global disinyalir sebagai determinan utama komoditi tambang ini memainkan peran vital dalam perekonomian nasional maupun Maluku Utara. Akan tetapi jika disandingkan dengan beberapa indikator makro lainnya, ada paradoks lainnya yang mengaksentuasikan peran sektor ini menjadi ironi ditengah kegiatan pembangunan di daerah ini.

"Sebut saja masih tingginya angka kemiskinan yang justru berpusat pada daerah-daerah dimana industri tambang ini beraktifitas, tingginya angka pengangguran disertai makin menurunnya produktifatas sektor pertanian, kualitas pendidikan yang kunjung membaik bahkan di sector kesehatan banyak ditemukan kasus gizi buruk (stunting)," sebut Ishak. 

Bagi dia Fakta-fakta ini tidak dapat dipungkiri sebagai side effect dari keberadaan industri pertambangan ini.

Disisi yang lain, problematika keberlanjutan lingkungan hidup (ekologi) terus mendapat sorotan utama. 

"Aspek lingkungan terabaikan oleh karena, sebagian aktifitas tambang jauh dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustanaibility) yang menjadi koridor dalam pemanfaatan (ekploitasi) Sumber daya alam, sebut saja dalam case perluasan areal konsesi yang bertabrakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Maluku Utara," bebernya. 

Lanjut Ishak mengatakan keadaan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa sebagian perusahan tambang memang tak patuh pada keberadaan regulasi daerah yang dijadikan sebagai Guide dalam perencanaan pembangunan lingkungan. 

"Diperluka kehati-hatian (prudence) pemerintah dalam menerbitkan sejumlah ijin pertambangan yang masih menjadi kewenangan daerah, misalnya kelonggaran ijin tambang rakyat yang saat ini mulai marak dilakukan. 

"Tugas pemerintah sangat lemah dalam melakukan pengawasan terhadap penegakkan hukum utamnya yang berhubungan langsung dengan aktifitas pertambangan. Dibidang politik, pemerintahan dan demokrasi, kita masih melihat ada praktek pemerintahan yang melenceng dari semangat demokrasi seperti menguatnya politik transaksional (jual beli jabatan) dan politik dinasti," sebut Ishak Lagi. 

Tidak Hanya Itu mengatakan lembaga eksekutif dan legislatif masih focus pada perdebatan procedural dan minim mendebatkan problem-problem daerah dan rakyat. Keretakan hubungan antara pasangan kepala daerah dan meruncingnya pembelahan kepentingan dilevel birokrasi juga menjadi panorama politik dan pemerintahan yang terus tersaji.

Potensi sumberdaya alam yang besar belum mampu ditransmisikan menjadi sumber kemakmuran bagi rakyat. 

"Pemerintah daerah dan elit politik sibuk menegosiasikan kepentingan tetapi absen dalam mendesaian peta jalan kemakmuran bagi daerah dan rakyat. Bahkan Pandemi covid-19 telah berdampak tidak hanya pada sisi ekonomi terutama daya beli masyarakat tetapi juga mengubah system social kehidupan manusia, tetapi sayangnya dalam upaya melawan pandemi banyak kepala daerah justru melucuti hak asasi rakyat dengan atas nama melawan pandemic covid-19," sesalnya. (dar)

Share:
Komentar

Berita Terkini