Kadis ESDM Malut: Tidak Ada Izin Tambang yang Dicabut

Editor: Admin

 

Ilustrasi (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)
SOFIFI- Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, mengatakan bahwa tidak ada izin pertambangan di Maluku Utara yang akan di cabut. Sebab pertambangan di Maluku Utara adalah salasatu sector pendapatan di mana Pendapatan PNBP Sektor Pertambangan di tahun 2020 ke 2021 meningkat sebesar 101%.

Kepala Dinas ESDM Malut, Hasyim Daeng Barang mengatakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rekonsiliasi Tahun 2020 Pada tanggal 05 Februari Tahun 2021 telah dilaksanakan Rekonsiliasi atas  Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (PNBP  SDA Minerba) secara online melalui aplikasi “serasi-pnbpminerba.esdm.go.id” wilayah Provinsi Maluku Utara periode 02 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020, 

“Rekonsiliasi diikuti secara online oleh wakil-wakil dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara KESDM, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KESDM, Dinas ESDM Provinsi maluku Utara dan BPKPAD Provinsi Maluku Utara dengan hasil sebagai berikut: Iuran Tetap (Landrent) Rp. 36.709.416.389,00, Iuran Produksi (Royalti) Rp. 698.098.283.383,00 dengan Total Rp 734.807.699.772,00,” sebutnya.

Sedang Hasyim mengatakan lagi di Rekonsiliasi Tahun 2021 Pada tanggal 16 Desember Tahun 2021 telah dilaksanakan Rekonsiliasi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (PNBP SDA Minerba) secara online melalui aplikasi “serasipnbpminerba.esdm.go.id”  wilayah Provinsi Maluku Utara periode 02 Januari 2021 s.d 13 Desember 2021.

“Rekonsiliasi diikuti secara online oleh wakil-wakil dari Direktorat Penerimaan  Mineral dan Batubara KESDM, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KESDM, Dinas  ESDM Provinsi maluku Utara dan BPKPAD Provinsi Maluku Utara dengan hasil  sebagai berikut: Iuran Tetap (Landrent) Rp. 51.376.446.738,00 dan Iuran Produksi (Royalti) Rp. 1.427.995.379.041,00 dengan Total Rp 1.479.371.825.779,00,” sambungnya.

Terkait dengan Konferensi Pers Presiden RI Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait pencabutan Izin Usaha  Pertambangan, Kehutanan dan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan bertempat di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022. Sambung Hasyim Dalam keterangan yang diberikan Presiden, Pemerintah mencabut sebanyak 2.078  Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) karena tidak menyampaikan rencana kerja, untuk wilayah Provinsi Maluku Utara tidak ada Izin Usaha Pertambangan yang dicabut.

Adapun untuk Tunggakan PNBP Yang ditagih Kejati Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  telah 2 (dua) kali meminta bantuan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sesuai  dengan surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor  540/111.1.DESDM tanggal 23 Maret 2021 perihal Permohonan Bantuan dan surat  nomor 540/006/DESDM tanggal 06 Januari 2022 perihal Permohonan Bantuan. 
"Dalam surat tersebut meminta bantuan untuk melakukan penagihan kepada para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terkait dengan tunggakan pembayaran Iuran Tetap (landrent) dan Iuran Produksi (royalti),” pungkasnya (red/tim).
Share:
Komentar

Berita Terkini