KAHMI Malut Minta Perusahaan Tambang Patuhi Aturan

Editor: Admin
Logo KAHMI

TERNATE - Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Maluku Utara, menggelar Catatan Awal Tahun KAHMI dengan tema “Refleksi dan Harapan atas Perjalanan Pemerintah Daerah, Kondisi Kebangsaan dan Keumatan”. pada Kamis (06/01/22) di Gedung KAHMI Center. 

Dalam dialog itu KAHMI meminta Pengelolaan investasi di sektor tambang (Mining) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Penguasaan atas sebagian besar oleh Investasi asing yang bersumber dari (China) yang diikuti dengan mobilisasi orang (TKA) dan peralatan (Alat-alat) yang bersumber dari negara asal (China) sudah saatnya dibatasi, oleh karena sangat merugikan perekonomian nasional maupun daerah.

"KAHMI memandang Industri tambang yang beroperasi di Maluku Utara wajib memprioritaskan penggunaan Tenaga Kerja lokal dalam struktur Tenaga Kerjanya, dan secepatnya dialih teknologi. Prioritas terhadap tenaga kerja lokal ini menjadi keharusan, oleh karena jumlah penggangguran angkatan muda di Maluku Utara saat ini masih tinggi," ungkap Sekretaris Umum Hasbi Yusuf. 

Ia mengatakan KAHMI mendorong Investasi di sektor pertambangan (Nikel) dengan keterlibatan/penguasaan saham yang lebih besar bersumber dari negara(BUMN)/BUMD. Pemprov dapat melakukan investasi/kepemilikan saham disektor pertambangan sesuai dengan ketentuan UU. Nomor 3 Tahun 2020, yang selanjutnya diatur dalam KEPMEN NOMOR: 84 K/32/MEM/2020.  Kepemilikan saham ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"KAHMI mendesak Perusahan tambang yang beroperasi di Maluku Utara patut memenuhi kewajiban Pajak Daerah/Retribusi yang berkaitan baik kepada Pemprov maupun Pemda Kab/Kota. Untuk Pajak daerah di level Provinsi terutama Pajak kendaraan bermotor dan Pajak air permukaan, demikian halnya untuk kewajiban pajak daerah di level kabupaten.

KAHMI berharap Pelibatan stakeholder (pengusaha) lokal dalam aktifitas bisnis pertambangan wajib dilakukan untuk memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal," pintanya 

Sebab bagi dia sejauh ini aktifitas ekonomi yang terkait dengan tambang, utamanya pemenuhan kebutuhan pendukung baik keperluan konsumsi maupun jasa lainnya masih secara monopoli dilakukan para pemain/pelaku usaha dari luar sehingga mengabaikan pelaku usaha lokal.

"KAHMI mendorong pelaksanaan Coorporate Social Responsibility (CSR) diletakkan pada kerangka structural approach dan bukan sekedar pendekatan voluntarime (Kesukarelaan perusahaan)

KAHMI mendorong Moratorium pengembangan dan/atau perluasan izin konsesi pengelolaan sumber daya alam, baik renewable resources maupun non-renewble resource, karena secara geografis Provinsi Maluku Utara masuk dalam kategori Merapi, Gempa dan Pulau-Pulau Kecil (MGP)," sebutnya. 

Lanjut Hasbi mengatakan KAHMI meminta Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mengarah pada pemberian legitimasi kepada pihak perusahaan untuk melakukan aktivitas investasi tanpa mempertimbangkan kondisi ekologi dan sumber nafkah masyarakat

Terjadinya pergeseran livelihood system masyarakat dengan eksistensi perusahaan yang melakukan investasi dibidang renewable dan non-renewble resources harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. 

"KAHMI juga meminta Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan daya dukung dan kelas kemampuan lahan dalam mengalokasikan ruang untuk kepentingan investasi. Terutama pada investasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam tidak terbarukan, Pemerintah daerah harus mempertimbangkan laju bukaan tutupan hutan (deforestasi) akibat semakin besarnya jumlah izin usaha tambang maupun rencana investasi pada perkebunan kelapa sawit," ungkapnya. 

"Hilangnya sumber pendapatan dan mata pencaharian akibat wilayah kelola masyarakat di konversi menjadi arel tambang dan perkebunan sawit harus menjadi perhatian serius dan segera di selesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat," sambung Hasbi. 

Lebih lanjut KAHMI mengharapkan Pemberian izin usaha pertambangan maupun perkebunana sawit harus menjamin bahwa potensi relokasi masyarakat dari identitas wilayahnya harus segera diakhiri. 

'KAHMI memandang diperlukan adanya re-negosiasi antara pemerintah daerah dan perusahaan berkaitan dengan pengelolaan mineral fund sebagai konversi atas kerugian ekologi pada masa mendatang setelah proses penambangan berakhir. Tidak sekedar dengan jaminan reklamasi pasca tambang," pungkasnya. (Red/tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini