Kepala Bapelitbang Ancam OPD di Tikep

Editor: Admin
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kota Tidore, Abdul Rasyid Fabanyo, saat di temui di ruang kerjanya, Senin (31/1/2022)

TIDORE - Upaya memperbaiki tata kelola Pemerintahan dibawah Kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen, dan mengukur capaian kerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepala Bapelitbang Ancam hapus Program. 

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kota Tidore, Abdul Rasyid Fabanyo, saat di temui di ruang kerjanya, Senin (31/1/2022) menyampaikan pada tahun 2022 menuju ke 2023, tidak lagi memberikan toleransi kepada OPD yang sebatas memasukan data tanpa capaian. Untuk itu, jika kedapatan OPD yang datanya tidak akurat, dan tidak sesuai dengan visi misi Walikota dan Wakil di Periode ke dua ini, maka sudah pasti programnya akan dihapus, dan diganti dengan program yang bersesuaian.

"Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tikep dalam melakukan pembangunan jalan, itu sudah harus punya data mengenai luasan jalan Kabupaten/Kota secara keseluruhan itu berapa kilo, yang sudah tuntas berapa kilo, dan yang mau dituntaskan berapa kilo, beserta kondisi jalan tersebut. Tujuannya, supaya dalam setiap tahun, kita bisa mengukur berapa banyak jalan yang sudah diselesaikan, dan yang belum diselesaikan," ujarnya.

Ia melanjutkan, untuk Mewujudkan Visi Misi Walikota dan Wakil, diharapkan agar para Pimpinan OPD dapat membaca Visi Misi Walikota dan Wakil yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kota Tikep, sehingga dengan begitu, OPD terkait dapat memposisikan diri mereka guna mensukseskan Visi Misi tersebut. 

"Ke depan kita juga akan menyisir ke semua OPD untuk memastikan soal data, baik itu di Dinas Perkim, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, bahkan soal pendidikan dan Kesehatan ini, kami akan mengecek sampai ke tingkat tenaga Guru dan tenaga kesehatan," pungkasnya. 

Sementara untuk Dinas Pariwisata Kota Tikep, akan difokuskan pada program-program yang mengarah kepada pengembangan Pariwisata, untuk itu, Dinas Pariwisata sudah harus menyiapkan data-data mengenai jumlah spot wisata yang mau dikembangkan. 

"Pemerintah Pusat juga membutuhkan Data dan Informasi untuk menyalurkan bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), olehnya itu, hal ini menjadi masalah serius yang akan diselesaikan oleh Bapelitbang," tegasnya. (Aidar).

Share:
Komentar

Berita Terkini