RTRW Halteng Masih Mentok, Bappelitbangda Tunggu Koordinasi Lagi

Editor: Admin

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Salim Kamaludin

 Weda- Kepala Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Salim Kamaludin menanggapi pernyataan dari Ketua Bapemperda DPRD Halteng terkait dengan revisi RTRW yang masi mentok di kementerian ATR. 

Kepala Bappelitbangda Halmahera Tengah Salim Kamaludin, kepada Wartawan mengatakan bahwa, revisi RTRW yang sementara ini masi tertunda di Kementrian ATR itu bukan belum mendapatkan persetujuan.

"Ini masih menunggu rapat kordinasi antara kementrian dan Lembaga, terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Hutan, dan Batas Wilayah Administratif, sehingga RTRW Halmahera Tengah masih tertunda jika dibandingkan dengan daerah lain yang muatan utama RTRW tidak terlalu strategis," ujar Salim saat dihubungi media ini. Sabtu (08/01/22). Di ruang kerjanya. 

Menurutnya, terkait durasi waktu 60 hari setelah disampaikan draft Ranperda RTRW ke DPRD dan perlu mendapat persetujuan, dapat dijelaskan bahwa Pemkab Halmahera Tengah sangat serius untuk segera menyelesaikan Perda RTRW hanya saja masih ada kendala di atas.

Bahkan kata Salim telah dilakukan 3 kali proses pembahasan RTRW yaitu berdasarkan prinsip penyusunan RTRW yang berpedoman pada Permen ATR/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RTRW dan Persetujuan Substansi, Permen ATR/BPN Nomor 13 tahun 2021 tentang KKPR/SPPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang), dan Permen ATR/BPN Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Basis Data Peta untuk Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ia juga bilang terkait kebijakan pembangunan daerah, saat ini Pemerintah Daerah masih menggunakan Perda Nomor 1 tahun 2012 yang secara normatif masih dapat mengakomodir kepentingan investasi dan pembangunan secara menyeluruh mengingat adanya pedoman berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya yang berintegrasi dengan pembangunan daerah.

Seraya mengatakan bahwa pembangunan jangka Panjang dalam peruntukan kawasan dan ruang dalam materi RTRW, maka proses pembangunan daerah menjadi perhatian Pemkab Halmahera Tengah yang tentunya berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud.

"Hal ini juga sangat tergantung pada pengambil keputusan ditingkat pusat karena kewenangan terkait izin Kawasan, Kawasan industri berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku inilah yang akan dibahas dalam rapat lintas sector untuk disetujui," terangnya. 

Lebih lanjut Salin mengatakan dalam kepentingan pembangunan diperuntukkan kepentingan pendapatan daerah, pemkab Halmahera Tengah dalam hal ini sangat serius dan selalu berupaya untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Akan tetapi kita juga dibatasi dengan beberapa ketentuan peraturan dan perundang-undangan dalam hal kewengan yang juga terbatas, misalnya  kehutanan dan pertambangan," sambungnya. 

Selain itu ia mengatakan muatan strategis di atas merupakan materi yang nantinya akan dibahas dalam Rapat Lintas Sektor. Oleh sebab itu untuk PSN, kawasan hutan, dan batas wilayah perlu diputuskan oleh beberapa pihak, seperti Dinas Kehuatan dan Lingkungan Hidup, Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, dan yang lainya.

Terkait dengan timeline waktu penyelesaian, setidaknya RTRW ini ingin diajukan di tahun 2021. Akan tetapi melihat permasalahan yang belum clear tersebut, "kami perlu membahasnya kembali bersama instansi terkait agar dapat diputuskan keputusan final sebelum masuk di dalam RTRW," tuturnya. 

Sebagai arahan dari kementerian ATR, memang hal-hal yang belum clear di dalam 7 materi muatan strategis diminta untuk menuntaskan terlebih dahulu sebelum masuk dalam loket persub. "Karena kalau materi sudah masuk dalam loket persub (loket persetujuan substansi), daerah hanya diberikan waktu singkat untuk perbaikan. Supaya materi lebih matang, maka 7 muatan strategis tersebut diminta untuk di-clearkan lebih dahulu. Setelah masuk di loket persub dan studio peta, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan rapat lintas sektor," terang Salim. 

Sebab Salim mengatakan setelah rapat, pemda hanya diberikan waktu kurang dari 20 hari untuk perbaikan, setelah itu diterbitkan Surat Persetujuan Substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN. 

"Dari penerbitan surat tersebut, daerah diberikan waktu 60 hari (2 bulan) untuk penetapan perda. Jika lebih dari 2 bulan, akan ditambah 1 bulan lagi, Dalam kurun waktu 60 hari tersebut tahap yang perlu dilalui adalah persetujuan bersama antara bupati dengan DPRD, dan evaluasi Gubernur," pungkasnya. (Red/tim/dir) 

Share:
Komentar

Berita Terkini