Somasi Tak Digubris, Pemkab Halteng Bakal Digugat Ke Pengadilan

Editor: Admin author photo
Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Tengah

WEDA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) terkesan mengabaikan surat somasi yang dilayangkan Achmad Djabid selaku kuasa hukum PT. Ardinari Halmahera Global (AHG), berkaitan dengan pelaksanaan proyek pengadaan Lampu Led atau pengadaan lampu Mercury 250 Watt ke lampu PJU Led 50 watt sesuai Nomor Kontrak:06/SPP/PA.DPE-HT/XI/2016.

Usut punya usut, rupanya Pemkab Halteng enggan membayar sisa progres pekerjaan PT. Ardinari Halmahera Global senilai Rp. 2 miliar lebih.

Menurut Achmad Djabid, surat teguran hukum yang dilayangkan ke Pemkab Haltengh pada tanggal 9 Juli 2021 lalu itu, hingga saat ini belum ada tanggapan. Padahal, surat teguran hukum yang dilayangkan itu jangka waktunya hanya 7 hari, namun sampai sekarang Pemkab Halteng mengabaikan hal itu.

“ Saya akan memanggil direktur PT. AHG untuk konfirmasi, kalau memang Pemkab Halteng tidak menyikapi sama sekali, maka kita akan uji kebenaran melalui proses hukum. terang Achmad Djabid kepada nusantaratimur.com, Sabtu (01/01/2022).

Apalagi ini kewajiban Pemkab Halteng, bila ada somasi/teguran hukum yang dilayangkan oleh PT. AHG paling tidak kita di undang oleh Pemkab Halteng untuk menjawab surat tersebut.

“Jadi kalau kita merasa tidak di hargai juga oleh Pemkab Halten sebagai pihak yang merasa dirugikan. Dan ini kedudukan hak perdata sebenarnya.”

“ Kalau pun kemudiaan kebenaran itu ada di pemerintah, posisi ini harus menjawab secara jelas, dan inikan persoalan kedudukan hak perda bagi rakyat,” ungkapnya.

Lanjut Achmad Djabid, dengan adanya surat teguran yang dilayangkan beberapa bulan lalu, namun kemudian Pemkab Halteng mengabaikan begitu saja.

“ Sebenarnya kami ingin layangkan surat somasi susulan, tapi kami masih pertimbangkan dulu, karena posisi somasi hanya itu. Kalau asensi nanti sama, maka kita uji kebenaran hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut Achmad Djabid mengatakan, jika kalau pun Pemkab Halteng, tetap abaikan surat somasi yang dilayangkan oleh PT. AHG ini. “ Kami tetap gugat sampai ke pengadilan,” tandasnya.

Karena surat somasi itu diberikan jangka waktu hanya 7 hari. “  Dan somasi ini sebenarnya waktu pendek, kalau ada koordinasi, kita saling menghargai, berarti komunikasi itulah akan menempuh titik temu jalan keluar seperti apa,” pungkasnya.

Jika Pemkab Halteng merasa mereka benar, tapi kan harus di uji dulu. “ Apakah kita di undang secara persuasif, atau mengundang langsung klien kami. Atau kah undang kuasa hukum saja,” kata Achmad.

Dia juga menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil kliennya, untuk menanyakan gugatan ke pengadilan. “ Kalau klien kami siapa, ya kita buat gugatan, maka kami akan buat gugatan Pemkab Halteng ke Pengadilan,” tutupnya. (Dir)

Share:
Komentar

Berita Terkini