Tren KDRT Di Tidore Meningkat

Editor: Admin

 

Ilustrasi 

TIDORE - Trend Peningkatan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tidore Kepulauan terus mengalami peningkatan. 

Pasalnya di Tahun 2020 kemarin, hanya terdapat 14 Kasus, namun di tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 20 Kasus, ditambah 1 kasus lagi di awal tahun 2022.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Abd. Rasid Abd. Latif, saat di temui di ruang kerja, Selasa (25/1/2022) mengatakan, upaya menuntaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelantaran anak ini, terus digenjot pihaknya melalui sosialisasi. 

Hal itu bertujuan agar dapat membangun kesadaran terhadap masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun pelantaran anak. Pasalnya, perilaku tersebut juga akan dikenakan sanksi terhadap pelaku kekerasan, baik Fisik, Psikis, maupun Seksual, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. 

"Sosialisasi ini merupakan kelanjutan dari program tahun 2021 kemarin, jadi kami akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menindaklanjuti agenda ini di tahun 2022," tuturnya. 

Selain melakukan Sosialisasi, DP2KBP3A, juga melakukan pendampingan dan penanganan terhadap pihak korban, meskipun dengan alokasi anggaran yang cukup terbatas yakni senilai Rp. 40 Juta. 

"Untuk kasus di tahun 2021 itu sudah diselesaikan, langkah-langkah yang kami ambil itu apabila ada korban yang secara psikis mengalami gangguan, itu kami datangkan ahli psikolog untuk melakukan pemulihan traumatik, selanjutnya dibawa ke provinsi selama beberapa hari untuk dilakukan pendampingan agar dapat menghilangkan traumatik yang dialami pihak korban," paparnya. 

Sedangkan untuk korban kekerasan secara fisik, pihak DP2KBP3A, kemudian mengambil langkah untuk dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSD) atau ke Puskesmas-Puskesmas terdekat. 

"Soal pembiayaan, itu kami membuat permohonan ke Bazda dan Dinas Sosial untuk dibantu. Jadi kalau ada warga yang mengalami kekerasan itu silahkan diadukan ke kami dan kami siap untuk tindaklanjut," jelasnya. 

Menariknya, upaya meminimalisir kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, di tahun 2022 ini, DP2KBP3A telah membangun Rumah anak untuk melindungi pihak korban. 

"Alamat rumah aman ini tidak bisa kami sebutkan karena jangan sampai pelakunya tahu maka mereka akan mendatangi rumah tersebut," terangnya. 

Selain itu, juga telah diusulkan satu Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) untuk dibentuk Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui bagian Organisasi, bahkan pihaknya juga telah menyurat ke Departemen Dalam Negeri agar dapat mempercepat proses pembentukan UPTD.

"Didalam UPTD itu, akan disediakan tenaga ahli yang nantinya menangani semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," tambahnya.(Aidar).

Share:
Komentar

Berita Terkini