Gapeksindo Warning ULP Kota Tikep

 

Makbul Syamsudin | Ketua Gapeksindo Tidore Kepulauan

TIDORE- Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Tidore Kepulauan (Tikep) diberi warning atau peringatan oleh Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia  (Gapeksindo) Tidore Kepulauan terkait lelang paket proyek tahun anggaran 2022.

 Peringatan tersebut dilayangkan melalui surat resmi Nomor : 02/DPC-GPS/TIKEP/II/2022 berkaitan dengan akan proses tender sejumlah paket proyek yang melekat di Dinas Perhubungan Kota Tikep, yang saat ini telah memasuki tahap evaluasi, administrasi, kualifikasi, tekhnis dan harga.

Menurut Makbul Syamsudin, tujuan surat Gapeksindo tersebut meminta kepada pihak ULP atau Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, untuk dapat memeriksa dengan teliti seluruh dokumen dari badan usaha yang mengikuti tender terutama terkait dengan masa berlakunya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang menjadi salah satu persyaratan penting untuk mengerjakan suatu proyek.

Lanjut Makbul, apabila ditemukan peserta lelang, yang SBU-nya telah berakhir masa berlakunya, maka tidak boleh ditetapkan sebagai pemenang lelang. Jika tidak Gapeksindo Kota Tikep akan memproses ULP ke pihak yang berwajib.

“ Ini sebagai langkah ikhtiar kepada ULP dan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan agar bisa taat terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, langkah ini dapat menciptakan rasa keadilan dan profesionalitas terhadap sesama Kontraktor,”ungkap Makbul Syamsudin Ketua DPC Gapeksindo Kota Tikep saat ditemui  wartawan di lantai dua Pasar Sarimalaha, Senin, (7/2/2022).  

Meskipun begitu, Makbul menduga sedikitnya 10 paket proyek milik Dinas Perhubungan yang dilelang/ditenderkan oleh ULP terdapat peserta lelang yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Tetapi, Ketua DPC Gapeksindo Kota Tikep ini belum bisa menyebutkan nama dari badan usaha yang telah melakukan pelelangan, karena prosesnya masih sementara jalan.

"Saya belum bisa memastikan ada beberapa badan usaha yang tidak memenuhi syarat. Karena itu menjadi ranahnya ULP, maka dari itu kami hanya mengingatkan ke ULP tolong diteliti secermat mungkin soal SBU,” tegasnya.

Makbul menambahkan, persoalan SBU secara nasional hanya terdapat 8 asosiasi jasa konstruksi yang dapat melakukan proses pengurusan diterbitkannya SBU.

Untuk di Maluku Utara, kata Makbul, salah satunya adalah Gapeksindo, karena sudah dibentuk Unit Layanan Daerah untuk melaksanakan proses Sertifikat Badan Usaha.

“ Khusus di Tidore ada beberapa asosiasi jasa konstruksi, tetapi untuk Gapeksindo sendiri sudah memiliki lisensi sehingga diperbolehkan melakukan pengurusan SBU,”tukasnya.

 Dikatakan Makbul, berkaitan dengan pelaksanaan lelang di tahun 2022 ini, badan usaha yang melakukan perpanjangan SBU maupun sertifikat keahlian sudah dikembalikan ke masing-masing asosiasi yang telah mendapatkan lisensi.

Hal ini dilakukan sebabkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sudah ditiadakan di setiap daerah.

"Saya bersama teman-teman badan usaha yang tergabung di Gapeksindo menginginkan agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak bermasalah di kemudian hari,”

“ Prinsipnya kami dari Gapeksindo sangat mendukung Program Walikota, Ali Ibrahim dan Wakil Walikota, Muhammad Sinen, sepanjang proses itu masih berjalan sesuai dengan ketentuan,” kata Makbul. (dar/red)

Baca juga: