Komisi III DPRD Kota Tikep Bahas Hasil Kunjungan dengan Mitra Kerja Pemerintah Daerah

Editor: Admin

 

Rapat Komisi III bersama Mitra Kerja Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan

TIDORE- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore kepulauan melaksanakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja Pemerintah Daerah yakni Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Pada Tanggal 10 Februari 2022, sesuai dengan Agenda Kerja dan Jadwal Kegiatan yang telah ditetapkan.

Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Ahmad Ishak, SE, Koordinator Komisi III Ibu Ratna Namsa, ST, Ketua Komisi III Malik Hi. Muhammad, serta Anggota Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Agenda Rapat terkait dengan Tindak Lanjut Hasil koordinasi dan konsultasi dengan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR tentang Dukungan Prasarana dan Penataan Infrastruktur Penunjang Sail Tidore serta Hasil Temuan Kunjungan Kerja beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut Komisi III menyoroti kesiapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan Infrastruktur, Tindak lanjut yang harus dilakukan Pemerintah adalah melakukan koordinasi yang intens dengan Provinsi Maluku Utara dan Pusat terkait Sail Tidore, Dokumen Perencanaan Fisik serta Konsolidasi Tim Daerah harus lebih matang.

Selain itu dengan hasil temuan di lapangan, Komisi III meminta jawaban dari pemerintah atas Pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2021 yaitu Normalisasi Kali, Pembebasan lahan, Rencana alih trase jalan di Terminal Rum, Pembangunan Jalan, pembangunan IPAL serta Tinjauan Perumahan Swadaya.

" Komisi III dalam hal ini mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar Kegiatan Pembangunan tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya, untuk pembebasan lahan agar disosialisasi lebih intens ke masyarakat serta negosiasi harga yang dianggap wajar. Selain itu, pelaksanaan kegiatan apapun agar mengikuti dokumen perencanaan, kalaupun ada hal lain diluar dari yg direncanakan, agar dibicarakan dengan DPRD," ujar Ketua komisi III Malik Hi. Muhammad.

Komisi III berharap adanya kerjasama antara OPD. Pemerataan pembangunan sangat penting sesuai dokumen perencanaan, namun usulan dari masyarakat harus diutamakan sebagai bagian dari keadilan sosial, sehingga dapat dipertimbangkan kemnali oleh Pemerintah daerah. (dar)


Share:
Komentar

Berita Terkini