Lewat Restorative Justice, Kejari Minsel Hentikan Penuntutan Kasus 351 di Desa Maliku

Editor: Admin
Penghentian Penuntutan Kasus 351 di Desa Maliku lewat Restorative Justice oleh Kejari Minsel dihadiri korban dan tersangka serta keluarga masing masing

MINSEL- Semenjak diterapkan nya Program Restorative Justice (RJ) oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan (Minsel) pada tahun 2021 kemarin, sedikitnya ada lima kasus pidana umum yang berhasil diselesaikan secara damai oleh kejaksaan negeri minsel.


Hari ini, kejaksaan negeri minsel telah melaksanakan penghentian penuntutan kasus Tindak Penganiayaan 351 ayat 1 KUHP yang terjadi di Desa Maliku, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang terjadi pada maret 2021 kemarin.

Adapun keputusan penghentian penuntutan berdasarkan RJ yang dikeluarkan oleh kejaksaan minsel bersasarkan adanya perdamaian dari korban dan tersangka yang dilakukan pada hari kamis, 03, februari 2022 kemarin.

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice disaksikan oleh keluarga korban, tokoh masyarakat, penyidik dan penuntut umum.

Penerapan RJ pada hari ini, diterapkan terhadap kasus di desa maliku, yang melibatkan tersangka MO alias Jhon (19 thn) warga desa maliku dengan korban CS alias Iwan (26 thn) warga desa tumpaan, kecamatan tumpaan.

Menurut Kepala kejaksaan negeri (Kejari) minsel Budi Hartono, S.H., M.Hum., hal ini sudah berdasarkan dengan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021.

"Untuk kasus penganiayaan atau 351 yang terjadi di desa maliku, hari ini kami laksanakan Restorative Justice atau penghentian penuntutan. Dan ini sesuai dengan perja no. 15 tahun 2020," kata Kejari Minsel diruang kerjanya, Rabu (09/02).

Lanjut kejari minsel, untuk penerapan RJ dilihat dari beberapa aspek yang ada. yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan tersangka dengan ancaman pidana dibawah lima tahun, telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban, serta adanya respon postif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah di desa.

"Tujuan utama diterapkan RJ ini ialah agar kasus ini selesai tanpa kemeja hijau, juga mencoba untuk meminimalisir over capacity Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan RJ ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat," terang kejari.

Perkara RJ ini, telah dilakukan ekspose perkara pada hari ini oleh Plt. Kepala Kejaksaan tinggi (Kejati) sulut Fredy Runtu, S.H., melalui asisten tindak pidana umum Jeffry Maukar, SH., M.H., kepala seksi Oharda Cherdjariah, S.H., M.H., kepala seksi penerangan hukum Theodorus Rumampuk, S.H,. M.H,. Kejari Minsel Budi Hartono, S.H., M.Hum,. didampingi Kepala Seksi tindak pidana umum Wiwin B.T, S.H., Kepala Sub Seksi Pra tindak pidana umum Erika, S.H., secara virtual dengan Jaksa Agung tindak pidana umum Dr. Fadil Zumhana, S.H., M.H,. Serta Dir Orhada Dr. Gerry Yasid, S.H., M.H., (Tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini