Urus Sertifikat, BPN Minsel Berikan Pelayanan Khusus bagi Penyandang Disabilitas

Editor: Admin
Salah satu pegawai di BPN Minsel saat memberikan pelayanan bagi penyandang Disabilitas
MINSEL- Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. 

Sebagai salah satu negara yang turut dalam penandatanganan konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Selain itu, disahkan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.

Hampir setiap kantor pelayanan diharuskan menerapkan hal tersebut. Kantah BPN Minsel misalnya, kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan pengurusan sertifikat tanah wilayah minsel ini menyediakan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan informasi dari Kepala kantah BPN minsel Deany Keintjem, bahwa penyandang disabilitas yang ingin mengurus sertifikat akan diberi pelayananan secara khusus.

"Hal itu dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan sertifikat untuk penyandang disabilitas," kata Keintjem diruang kerjanya, Kamis (24/02).

Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

"Ini bagian dari hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik. Sebagai lembaga negara yang berwenang, kami berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada mereka para Penyandang Disabilitas," jelas Keintjem. (Tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini