DPRD Halteng Minta Pemda Pro Aktiv Tentang RTRW

Editor: Admin
Foto istimewa

Weda- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Nuryadin Ahmad meminta kepada Pemerintah Daerah agar serius menyelesaikan RTRW yang sementara masi mengendap di kementrian ATR. 

Menurutnya, kalau Pemda Halteng ingin Revisi Perda RTRW lebih cepat maka harus secara legowo menerima Permendagri No 84 tahun 2018 Tentang batas wilayah Kabupaten Halteng dan Haltim sebagai regulasi final. 

"Sebagai syarat utama tata batas wilayah yang dipakai dalam tata ruang adalah batas wilayah yang bersifat definitif sementara batas wilayah yang ada dalam UU nomor 1 Tahun 2003 tentang pemekaran wilayah adalah sifatnya masih indikatif," Ungkap Ketua Bapemperda DPRD Halteng Nuryadin Ahmad. Rabu, 23/03/2022

Politisi PDI P ini juga meminta kepada Pemda halteng tidak boleh diam, harus ada langkah koordinasi yang lebih kontinyu dengan kementerian dalam negeri untuk menyampaikan bahwa Permendagri 84 itu bertentangan dengan UU Nomor 1, kalau tidak maka saya sangat pesimis Revisi RTRW akan selsai di masa akhir Pemerintahan Elang Rahim.

"Saya tegaskan kepada Bapelitbangda supaya memiliki skema penyelesaian terkait RTRW ini jangan sampai dikatakan gagal. Karena RTRW itu adalah dokumen dasar dalam perencanaan pembangunan wilayah, olehnya itu Pemda Halteng harus ada keseriusan untuk menyelesaikannya," sambungnya. 

Ia juga menambahkan, RTRW Halteng ini juga sangat berkaitan langsung dengan Perencanaan Kawasan Industri PT. IWIP yang menjadi Proyek Strategis Nasional dan masuk dalam daftar objek fital nasional, sehingga Pemda halteng harus menggunakan momentum ini untuk menyelesaikan RTRW, jadi harus ada pengecualian di kementrian. 

"Saya melihat Pemda terlalu lemah dalam mengkoordinasikan kepentingan RTRW kita, padahal daerah kita sangat diuntungkan karena ada kebijakan negara strategis negara yang ada di wilayah kita, mestinya ini menjadi peluang bagi pemda halteng untuk mengkomunikasikan berbagai kepentingan daerah dan masyarakat kita," pintanya. 

Kebutuhan ruang untuk peruntukan kawasan industri PT. IWIP harus segera ditetapkan dalam RTRW Halteng sehingga kawasan Industri tidak memberikan efek yang negatif bagi ruang yang lain. 

"Dan semua itu harus diatur dalam dokumen RTRW, karena itu di masa akhir Pemerintahan Elang dan Rahim saya berharap RTRW sudah harus di selesaikan," harapanya. 

Anggota DPRD Halteng tiga priode ini juga meminta kepada Pemda Halteng harus lebih ovensif mengkoordinasikan kepentingan RTRW di kementrian Dalam Negeri dan Kementrian ATR agar ada pengecualian dalam proses penyelesaian revisi RTRW Halteng, karena ada kepentingan investasi negara di daerah kita yang saat ini proses konstruksi sarana dan prasarana akan dilaksanakan setelah RTRW di tetapkan.

"Saya juga tegaskan kepada Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah pusat di daerah untuk bisa memfasilitasi penyelesaian masalah tapal batas Kabupaten Halteng dan Haltim," ungkapnya tegas. 

Sebab RTRW Halteng belum bisa di proses dalam rapat lintas sektor kementrian karena masi terkendala dengan syarat administrasi berita acara kesepakatan batas wilayah administrasi pemerintahan. 

"Kalau Pemerintah Pusat tidak memberikan pengecualian terhadap proses revisi RTRW kita yang sarankan kepada Pemda Bersama dengan rakyat dan PT. IWIP untuk menghentikan sementara proses produksi di PT. IWIP," Pungkasnya (Dir)

Share:
Komentar

Berita Terkini