 |
| Foto aksi warga desa maidi |
TIDORE- Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Rakyat Tidore Bergerak (Baratib) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Tidore Kepulauan terkait dengan langganan banjir dan genangan air yang sering terjadi saat turun hujan di wilayah transmigrasi Desa Maidi Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan. Kamis (24/3/2022)
Salasatu orator yang di ketahui bernama, Hartini Muhammad dalam orasinya menyampaikan wilayah Transmigrasi desa Maidi merupakan salah satu dusun yang berada di desa Maidi, Kecamatan Oba Selatan, kota Tidore Kepulauan. Semenjak masuknya transmigrasi pada tahun 2010, masyarakat transmigrasi desa Maidi selalu menjadi langganan banjir tiap kali turun hujan deras.
"Akan tetapi terhitung sejak 4 bulan terakhir mulai dari Desember 2021 sampai pada Maret 2022 ini, masyarakat dusun Trans Maidi harus sabar dan pasrah karena permukiman dan lahan pertanian mereka tergenang air yang setinggi 60-70 cm tak kunjung surut," teriaknya.
Ketua LMND Kota Tidore Kepulauan ini juga menyampaikan, Genangan air selama 4 bulan tersebut membawa dampak yang sangat besar mulai dari aspek ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani yang berakibat pada gagalnya produksi pertanian.
Sementara dari segi kesehatan, tentunya genangan air selama 4 bulan berpotensi mendatangkan penyakit kulit, demam berdarah dan penyakit sejenis lainnya. "mirisnya lagi dengan kondisi masyarakat yang rentan terkena penyakit, namun tidak ada tenaga medis di dusun Trans Maidi itu sendiri. Serta genangan air juga berdampak pada aktifitas pendidikan yang ada di dusun Trans Maidi," teriaknya lagi.
Olehnya itu, kata Hartini, hal ini dikarenakan akses jala siswa maupun guru ke sekolah juga turut tergenang air dengan ketinggian yang relatif tinggi. Sehingga secara langsung menghambat aktifitas pendidikan di dusun Trans Maidi tersebut.
"Selama 4 bulan terakhir warga Trans Maidi sangat berharap penangan tanggap dan cepat dari pemerintah, namun sangat disayangkan sampai sejauh ini belum ada upaya menangani dan mengatasi oleh pemerintah setempat. Mulai dari pemerintah desa, kecamatan maupun Pemerintah kota," tutupnya.
Adapun juga poin tuntutan dari Baratib yakni sebagai berikut.
1. Pemerintah kota Tidore Kepulauan harus segera melakukan normalisasi kali paling cepat 3 hari dan paling lambat I minggu.
2. Pemerintah kota Tidore Kepulauan segera perbaiki jalan lingkar Trans Maidi.
3. Pemerintah kota Tidore Kepulauan harus menjamin kesejahteraan guru di Oba selatan pada umumnya dan khususnya Trans Maidi.
4. Pemerintah kota Tidore Kepulauan harus secepatnya menempatkan tenaga medis di dusun Trans Maidi. (Red/tim)
