Pemprov Malut Raih Peringkat I Pengelolaan DAK Fisik Terbaik Tahun 2021

Editor: Admin

 

Foto: Istimewa

SOFIFI- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut)  mendapat penghargaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik  Tahun Anggaran 2021 dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Ternate.

Penghargaan di terima Pemprov Malut sebagai pengelolaan DAK Fisik terbaik 2021 meliputi realisasi kontrak senilai Rp. 343 miliar (343.604.546.759), realisasi penyaluran senilai Rp.343 miliar (343.408.046.715).  Sementara realisasi DAK berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp323 miliar (323.017.488.217).

"Allahmdulilah, tahun 2021 meraih penghargaan peringkat  satu sebagai Pemda dengan nilai kinerja DAK Fisik terbaik tahun anggaran 2021 dari KPN Ternate,” tutur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya kepada media ini, Senin (21/03/2022).

Dia menjelaskan, ada dua sumber kebijakan DAK Fisik Tahun 2021, yakni DAK Fisik reguler dan penugasan. Untuk DAK fisik reguler difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan konektivitas.

Sementara DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor berdasarkan tema atau program yang mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu seperti, tema penurunan kematian ibu dan stunting, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan dan infrastruktur ekonomi berkelanjutan.

“ olehnya itu kita akan terus berupaya memanfaatkan anggaran DAK, sehingga program-program pelayanan dasar bisa teratasi dengan baik,” kata Ahmad Purbaya.

Dari realisasi penyaluran sebesar Rp 343 miliar, kemudian realisasi SP2D Rp 323 miliar, karena di tahun 2021 ada kebijakan realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19, tambahnya.

Mantan Kepala Inspektorat  Maluku Utara  ini juga mengaku, ada tantangan dalam pengelolaan DAK fisik, olehnya itu, adanya pelibatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memastikan good governance dan keakuratan dalam laporan penyerapan dana capaian ouput. Penyesuaian kodefikasi DAK fisik pada SIPD, karena perlu penyesuaian nomenklatur dan perubahan APBD.

"Ada juga keterlambatan proses di BPJB diantaranya, menunggu penetapan DPA atau revisi DPA, keterlambatan penujukan pejabat pengadaan dan jenis barang yang akan dibeli tidak muncul atau terlambat muncul dalam e-katalog. Selain itu, keterlambatan pelaksanaan akibat pembatasan kegiatan karena pandemi Covid-19,” tutupnya. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini