Soal RTRW Pemda Halteng Mengacu Pada UU NO 1 Tahun 2003

Editor: Admin
Foto istimewa

Weda- Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Tengah (Halteng) melakukan revisi RTRW berdasarkan UU No 1 Tahun 2003 tentang pemekaran wilayah adalah sifatnya masih indikatif. 

Menurut Kepala Bapelitbangda Halmahera Tengah, Salim Kamaludin mengatakan, kalau ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa revisi RTRW itu menggunakan Permendagri No 84 tahun 2018 Tentang batas wilayah Kabupaten Halteng dan Haltim sebagai regulasi final maka dasar untuk menggunakan Permendagri itu berita acaranya tidak seperti itu. 

"Karena pemerintah daerah (Pemda) dengan dasar berita acara yang di miliki awal dan di tanda tangani itu adalah UU No 1 Tahun 2003 tentang pemekaran wilayah adalah sifatnya masi indikatif," ungkap Kepala Bapelitbangda Halteng Salim Kamaludin saat di Wawancarai oleh awak media. Minggu, 27/03/2022.

Lanjutnya, mengatakan sampai saat ini dari Pemerintah Daerah (Pemda) menyurat ke komisi II DPR RI, ke Kemendagri dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memfasilitasi menyelesaikan kembali dan merujuk ke UU No 1 tahun 2003 tentang pemekaran wilayah adalah sifatnya masi indikatif. 

Meskipun di dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2003 itu tidak mencantumkan peta indikatif tetapi luasan wilayah tercantum, dan kalaupun permendagri itu kemudian digunakan maka secara otomatis akan mengurangi wilayah Halmahera Tengah berdasarkan dengan undang-undang tadi. 

"Jadi Permendagri keluar mengurangi wilayah Halmahera Tengah dengan jumlah luasan yang tercantum dalam UU Nomor 1 tahun 2003 itu," tandasnya. 

Meskipun dia mengatakan bahwa di dalam UU itu adalah peta indikatif, tetapi indikatif tidak bisa merubah luasan wilayah yang sudah di tetapkan dan syarat untuk di keluarkan Permendagri itu harus ada kesepakatan dulu. 

"Karena yang dulu ada kesepakatan antara Pemda Halteng dengan Kota tidore maka keluarlah Permendagri tentang batas wilayah antara Halmahera Tengah dengan Kota Tidore," jelasnya. 

Mantan Kepala Dinas Perhubungan ini juga mengatakan, syarat di keluarkan nya Permendagri Nomor 84 tahun 2018 Tentang batas wilayah Kabupaten Halteng dan Haltim sebagai regulasi final itu seharusnya ada berita acara kesepakatan dulu baru di keluarkan Permendagri, dan itu di tahun 2014 kemudian Permendagri 84 dikeluarkan pada tahun 2018 bedanya jauh dan kenapa waktu itu tidak bersamaan dan ini tidak ada berita acara yang resmi. 

Ia juga tegaskan kalaupun Pemerintah Pusat (Pempus) mau menggunakan Permendagri Nomor 84 itu untuk menetapkan tapal batas antara Halteng Haltim itu harus cabut dulu UU Nomor 1 dan rubah lagi peta indikatifnya. 

"Karena UU Nomor 1 tahun 2003 itu mencantumkan Halteng, Haltim, Tidore Kepulauan, dan Halsel dan harus cabut dulu supaya rubah peta indikatifnya," pintanya. 

Berulang-ulang kali terjadi rapat pembahasan yang di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjelang 2018 itu Pemda Halteng Tolak berita acara untuk merujuk ke Permendagri Nomor 84 tahun 2018 tentang tapal batas itu dan itu tidak di tanda tangani karena tidak ada kesepakatan justru yang ada kesepakatan pada saat itu adalah sepakat untuk tidak di sepakat. (Dir/red) 

Share:
Komentar

Berita Terkini