Tipiter Polres Minsel Lidik Perusakan Hutan Mangrove di Desa Matani

Editor: Admin
Bangunan ditengah Hutan Mangrove di Desa Matani milik Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut (foto/Ist)
MINSEL - Ekosistem Mangrove atau yang sering disebut juga sebagai hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh jenis-jenis pohon.

Potensi hutan mangrove, sebagai pencegah abrasi pantai, dengan adanya hutan mangrove maka pengikisan areal pantai pada saat musim penghujan dapat di minimalisir kejadian yang tidak diinginkan. mangrove juga dapat menjadi ekosistem bagi kepiting dan berbagai jenis ikan lainnya.

Kendati demikian, banyak kali hutan mangrove di alih fungsikan dan juga di hancurkan karena kepentingan pembangunan dari pihak Pemerintah, orang perorangan maupun perusahan pengembang.

Di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), hutan mangrove telah banyak dialih fungsikan oleh Pemerintah terkait.

Hal inilah membuat penegak hukum, Polres Minsel, melalui unit Tindak pidana tertentu (Tipiter) Reskrim Polres Minsel melakukan penyelidikan, atas dugaan pengrusakan hutan mangrove yang ada di Desa Matani, Senin (29/03).

"Atas laporan warga, adanya dugaan perusakan hutan magrove maka kami melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi hutan mangrove yang ada di desa matani ini," kata Kasat Reskrim Polres Minsel, IPTU Lesly Deiby Lihawa SH, M.Kn,.

Lanjut, kasat menuturkan, bahwa pihaknya telah melakulan koordinasi dengan Dinas Kehutanan wilayah Minsel, untuk sama-sama mengecek lokasi pengrusakan hutan mangrove.

"Kami bersama Polisi Kehutanan (Polhut) untuk mengetahui serta mengecek langsung titik lokasinya dimana dan langsung melihat kondisi di lapangan," ucapnya.

Selain itu, Lihawa juga mengungkapkan. dari hasil pantauan pengrusakan hutan mangrove ini, belum bisa disimpulkan, karena harus melalui proses untuk memastikan titik koordinat masuk di wilyah konservasi atau tidak.

"Semua melalui prosesnya, saat ini belum bisa disimpulkan dan masih memastikan apakah titik koordinat masuk wilayah konservasi atau tidak. Sementara itu kami sudah ambil beberapa titik koordinat dan masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait," ungkap IPTU Lesly Lihawa.

Terlihat, di tengah-tengah hutan nangore ada sebuah bangunan dan bangunan tesebut diketahui akan digunakan untuk penampungan tambak udang.

"Ditengah-tengah hutan mangrove terdapat sebuah bangunan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut. nantinya bangunan ini akan digunakan untuk tambak undang, maka kami akan lakukan koordinasi dengan dinas terkait," jelasnya.

Untuk diketahui, tindak pidana pengrusakan hutan lindung, dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan eilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pasal 35 huruf f jo pasal 73 ayat (1) huruf b UU ini, dilarang melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove, melakukan kegiatan industri di kawasan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Lebih lanjut, dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dikenakan tindakan perusakan lahan. (Tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini