Kadis Perhubungan Tikep Warning Juragang spead Boat

Editor: Admin

 

Kadishub Tikep Daud Muhammad

TIDORE- Setelah di tetapkan tarif angkutan laut penyebrangan speedboad Rum-Bastiong antara Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan bersama perwakilan juragang Rum Tidore, pada Senin 18 april 2022 kemarin. Dimana harga sebelumnya, Rp. 10.000 dan sekarang menambah Rp. 3000 sehingga menjadi Rp. 13.000 per orang.

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, Sehingga membuat kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan Daud Muhammad angkat bicara. Menurut dia, kalau memang hal tersebut dinaikan sepihak oleh oknum tertentu maka dari Dishub akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku, karena hal ini sudah ada kesepakatan kami dengan keterwakilan juragan speedboad rum.

"Ini sudah ada kesepakatan, kalau tidak mau kesepakatan ya torang memohon agar aparat turun dan bertindak biar ada efek jerah," ungkap Kadis Kepada wartawan melalui via telepon Rabu (20/4/2022).

Lanjut Kadishub, mengatakan berdasarkan hasil kesepakatan kemarin, ia bilang mereka memintah 12 penumpang dengan tarif 13.000 ribu per orang, akan tetapi kami dari pemerintah menawarkan 2 opsi, yaitu opsi pertama 10 penumpang dengan tarif Rp. 15.000 dan opsi kedua 12 orang dengan tarif Rp. 13.000,  akan tetapi kondisi BBM yang sementara ini agak naik kemudian stok BBMnya agak susah maka dishub menawarkan seperti itu demi keberlangsungan usaha mereka.

"Kalau mereka tidak mau mengikuti sesuai dengan regulasi ya maka kami bersama Dinas terkait akan menindak," tegasnya lagi. 

Kadis bilang, Untuk tarif ini berdasarkan hasil kesepakatan kemarin bersama perwakilan speedboad Dishub akan mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.

"karena ini kewenangan Gubernur maka kami dari pemerintah kota mengusulkan demikian. Untuk usulan tarif ini kadis mengaku belum ada tanda tangam dari Gubernur karena masih bersifat usulan, meskipun belum ditanda tangani akan tetapi sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh pemerintah daerah," katanya

Bagi dia dishub tetap berfikir untuk masyarakat Kota Tidore kepulauan, karena dua tahun lalu didari pemerintah sudah memberikan toleransi karena pandemik covid 19 sehingga dari 14 turun menjadi 10 penumpang, "Kalau memang mereka tidak mau dan masih  menetap dengan Rp. 15.000 dengan 12 penumpang maka lihat dari mereka punya dokumen kapal kalau tidak lengkap maka akan di lakukan penindakan oleh pol air," tandasnya.

"nanti polisi yang mengambil tindakan sesuai dengan prosedur baru bilang tidak perhatikan masyarakat kecil, maka ketika ada oknum yang tidak mengikuti kesepakatan maka kami akan memberikan sangsi tegas berupa pencabutan izin berlayar karena di anggap pungli," tegasnya. (Aidar).

Share:
Komentar

Berita Terkini