 |
| Foto bersama |
yakni Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, senilai Rp. 300 Juta, Desa Trans Kosa, Kecamatan Oba, senilai Rp. 200 Juta, Desa Aketobololo, Kecamatan Oba Tengah senilai Rp. 50 Juta, dan Desa Oba, Kecamatan Oba Utara, senilai Rp. 50 Juta.
Bantuan ini, diserahkan langsung oleh Sekertaris Jenderal, Kemendes PDTT RI, Taufik Madjid kepada masing-masing Kepala Desa yang mendapatkan bantuan tersebut, saat melakukan rapat koordinasi pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dalam rangka mendukung Sail Tidore 2022, yang berpusat di Aula Kantor Desa Maitara Tengah, Sabtu, (28/5/22).
"Kebetulan ada bantuan Desa Wisata, sehingga hari ini kami lakukan penyerahan, dan rapat koordinasi serta penguatan Sail Tidore. Dalam rapat tadi, juga dihadiri Staf Ahli yang mewakili Walikota, dan kita bersepakat untuk sama-sama berkolaborasi untuk mensukseskan Sail Tidore, karena saya juga termasuk dalam Panitia Pusat Sail Tidore," ungkap Sekjend Kemendes dan PDTT RI, Taufik Madjid.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tidore Kepulauan, Abdul Rasyid, mengaku, bantuan dari Kemendes ini, diperuntuhkan untuk pengembangan infrastruktur Wisata Mangrove, Desa Maitara Tengah, senilai Rp. 300 Juta. Pembangunan sarana Ibadah, Desa Trans Kosa, 200 Juta, dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Oba dan Desa Ake Tobololo, yang masing-masing nilainya Rp. 50 Juta.
Bantuan ini, tidak terlepas dari sinergitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, ini merupakan bentuk kerjasama yang baik untuk mendorong suksesnya pelaksanaan Sail Tidore, yang juga sejalan dengan Visi Misi Walikota Tidore, Capt. H. Ali. Ibrahim dan Wakil Walikota, Muhammad Sinen, untuk Mewujudkan Masysrakat Sejahtera Menuju Tidore Jang Foloi.
Untuk itu, sebagai instansi tekhnis, pihaknya intens melakukan koordinasi dengan kementrian terkait, agar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan Wisata di Kota Tidore Kepulauan. Pasalnya, jika sebatas mengharapkan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tentu tidak akan cukup.
"Di Kemendes sesungguhnya banyak bantuan yang tersedia untuk pengembangan Desa Wisata, Sebagai pembantu Walikota dan Wakil, ini menjadi tanggungjawab kami untuk melakukan loby ke kementrian guna mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan daerah maupun Desa," tuturnya.
Lebih lanjut, Rasyid manambahkan, DPMD Kota Tidore Kepulauan, bakal merampungkan data sebagai bahan untuk diajukan ke Kementrian guna mendapatkan bantuan berdasarkan kebutuhan, selain itu, DPMD juga akan menginventarisir potensi wisata yang ada di masing-masing desa untuk dimintai perhatian dari Kementrian Desa.
"Kita hanya tinggal merampungkan data-data, sekaligus bersama-sama dengan Pemerintah Desa untuk melihat potensi yang mau dikembangkan," tuturnya.
Senada disampaikan Marjan Djumati, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Mewakili Walikota, ia mengaku keterbatasan anggaran di Daerah merupakan Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan, sehingga bantuan program dari kementrian sangat membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan.
Besar harapannya, agar Kemendes melalui Sekjend, dapat menjadikan Kota Tidore sebagai bagian dari pelaksanaan, bantuan program pengembangan Desa setiap tahun berjalan.
Sekedar diketahui, dalam rapat koordinasi pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dalam rangka mendukung Sail Tidore 2022 itu, juga dihadiri oleh Staf Ahli Kementrian Desa PDTT, Dr. Ir. Ansar Husen, M.Si, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ir. Eko Sriharyanto, M.M, Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Nursaid, S.Sos, M.M, dan Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Kota Tidore Kepulauam, Marjan Djumati. (Aidar).
