 |
| Foto Postur APBD Halsel |
Halsel- Kewenangan membuat rumusan anggaran dari pemerintah Daerah Halmahera Selatan mendapat kritik tajam dari Akademisi Unkhair Ternate, DR. Mukhtar A. Adam, dalam uraiannya ia membeberkan rumusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Halsel sangat mengecewakan dan membuat rakyat Halsel Akan kesusahan.
"Kewenangan merumuskan anggaran Bupati hanya bersumber dari DAU, DBH, dan PAD, tapi ketika diserahkan Bupati Halsel Usman Sidik merumuskan hasilnya sangat mengecewakan karena uang rakyat lebih banyak untuk pejabat daerah di banding rakyat Halsel yang telah menitipkan amanah ke Usman," ungkap Mukhtar. Minggu (12/06/22)
Bagi Mukhtar, ini potret APBD yang sangat tidak pro rakyat dan cenderung pro pejabat, efek kemudian banyak pejabat Halsel memanfaatkan uang rakyat untuk jalan-jalan ke Jakarta dengan berbagai alasan, dan sialnya membuat janji senyum tapi peta jalannya membuat rakyat menangis.
"Jika di bandingkan dengan pemerintahan Usman Basam, yang tahun pertama secara full diberikan kewenangan merumuskan APBD, hasil yang bisa dilihat upaya bupati dan wakil bupati untuk menghabiskan uang di belanja operasi dengan alokasi mencapai 893.83 Milyar atau serapan anggaran mencapai 56.82% dari total anggaran, ini menunjukan bahwa uang rakyat yang di titipkan kepada pemerintah Halsel lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasi, baik di soal Gaji ASN, bagi-bagi uang atasnama hibah, Administrasi pemerintah dan perjalanan dinas, yang di nikmati oleh Pejabat Halsel, yang kurang lebih hanya sebanyak 1.000 orang dan Usman mengorbankan rakyat Halsel yang mencapai 200 ribu jiwa dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah yang masih sangat terbatas," beber Pakar ekonomi Maluku Utara itu.
Mukhtar bilang ketika membaca postur anggaran pemerintahan Bahrain di tahun 2020, dengan mengabaikan anggaran tahun 2021 dimana tahun transisi sebagian digunakan oleh Bahrain dan sebagian oleh Usman, karena itu perbandingannya di gunakan tahun 2022 bagaimana pemerintahan Bahrain dan pemerintahan Usman merumuskan APBD setiap tahun.
"Kalaupun tersedia angggaran untuk infrastruktur justru bersumber dari kewenangan negara yang di titipkan di APBD Usman basam, melalui DAK, sehingga capaian program DAK adalah capaian visi presiden bukan visi Bupati," terangnya.
 |
| Istimewa |
Lebih Lanjut Mukhtar mengatakan kepemimpinan Usman Bassam dalam 1 tahun pemerintah, akan sulit mencapai visi misinya, dengan semboyan Halsel Senyum, bakal sulit di wujudkan bahkan berpotensi memproduksi Halsel Menangis, dari potret anggaran yang di sajikan oleh pemerintahan Usman basam.
"Usman baiknya segera rumuskan ulang anggaran, rubah segera format APBD perubahan, waktu memimpin sangat pendek, jangan membuat rakyat Halsel kecewa dan tidak percaya lagi ke Usman dan Bassam karena anggaran tidak banyak di alokasikan untuk belanja modal, revisi APBD, dan membuat peta jalan kebutuhan infrastruktur dengan ekosisitem yang jelas terintegrasi agar menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sektor tambang bisa seimbang dengan rakyat Halsel yang bekerja di sektor pertanian," pintanya.
"Postur APBD, tahun 2020 anggaran untuk belanja modal relatif sangat besar mencapai 58,13% Bahrain mengalokasikan untuk membangun infrastruktur Halsel, merubah perwajahan kota bacan, mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru, melalui pasar, belanja infrastruktur ini memberikan efek bagi kecepatan membangun sebuah wilayah dengan postur APBD yang di peruntukan membangun infrastruktur, dengan mengorbankan belanja operasi," sambung Mukhtar.
Ia meminta kepada Pemerintah dengan slogan senyum agar fokus pada kebutuhan infrastruktur untuk rakyat.
"Usman-Bassam segera selamatkan Halsel dari kepungan pejabat dibawahnya yang hanya mau menyedot anggaran untuk perjalanan dinas dan belanja operasi lainnya, fokus pada kebutuhan infrastruktur untuk rakyat, abaikan keinginan para pejabat dan elit agar rakyat benar benar senyum untuk Halsel berkemajuan," tutupnya. (Red/tim)
