 |
| Ketua Fraksi Nasdem DPRD Halmahera Tengah Munadi Kilkoda |
Weda- Ketua Fraksi Nasdem DPRD Halmahera Tengah Munadi Kilkoda menyoroti komentar yang disampaikan DR. Mukhtar Adam, kepada wartawan dia menyebut yang disampaikan Doktor Muktar Adam berdasarkan data statistik itu tidak ada yang salah, semua itu benar. Tapi dengan data tersebut lalu menarik kesimpulan sebagai indikator kegagalan pemerintahan Elang-Rahim juga rasanya kesimpulan itu terlalu prematur. Selasa, 21/06/2022
“Beliau harus memahami problem makro yang menjadi hambatan utama sehingga statistik tersebut tidak meningkat secara signifikan. Bukan sekedar membaca satu variabel sebagai basis argumentasinya," terangnya.
Munadi mengatakan misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Halteng yang beliau kritik. Beliau harus tahu, Halteng masih lebih baik dari kabupaten lain, berada di urutan ke-5 dan terus mengalami peningkatan. Peningkatan IPM tersebut karena komponen utamanya mengalami perbaikan, walaupun ada beberapa yang peningkatannya belum signifikan.
Menurut Munadi, Doktor Mukhtar juga harus membaca data statistik itu dengan jujur. Rata-rata lama sekolah (RLS) kita memang meningkat tapi tidak signifikan, tapi Harapan Lama Sekolah (HLS) justru meningkat 1 digit dari tahun sebelumnya. Itu menunjukan ada upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menjawab masalah pada sektor pendidikan. “Jadi kesimpulan Pak Doktor terhadap sektor tersebut tidak sepenuhnya benar," ungkap Munadi.
Lanjut Munadi, doktor Mukhtar juga tidak perlu berprasangka kurang baik dengan komitmen Elang-Rahim pada sektor pendidikan. Komitmen Elang-Rahim untuk mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan itu amanat konstitusi yang wajib dilakukan oleh Pemda Halteng. Bahkan diluar dari kewajiban konstitusi itu, Pemda mendorong peningakatn SDM Halteng melalui terobosan beasiswa untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi dibawa rata-rata. Beasiswa itu dengan target untuk melahirkan sarjana S1 umum, S1 kedokteran dan S2. Kebijakan-kebijakan seperti ini harusnya mendapat dukungan dari kalangan akademisi seperti beliau.
Sebenarnya kata Munadi masalah yang diutarakan beliau ini bukan saja terjadi di Halmahera Tengah, itu hampir rata-rata dialami oleh kab/kota di Maluku Utara. Sehingga akan lebih baik beliau membuat perbandingan Halmahera Tengah dengan daerah lain di Maluku Utara agar komentar dia sebagai seorang akademisi benar-benar objektif dan tidak terkesan politis.
Bahkan kata Munadi akan lebih bagus lagi kalau beliau menilai berdasarkan hasil riset yang otentik sehingga dapat mengetahui faktor lain atas masalah yang di hadapi oleh setiap kab/kota dan selanjutnya bisa menjadi masukan kepada setiap Pemda untuk melakukan perbaikan.
“Kalau sekedar beropini tanpa dukungan riset dan penelitian yang dalam, pendapatnya akan menjadi sia-sia, tidak memberikan dampak terhadap perbaikan kebijakan di sektor tersebut," pungkasnya. (Tim)
