.jpeg) |
| Mukhtar A Adam. Atau sering di sapa Om Pala Melanesia |
Ternate-Membantah kritik yang subjektifitas, Mukhtar Adam mempertanyakan pembahasan yang di lontarkan Kepala Bapelitbangda Halmahera Tengah Salim Kamaludin dan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Halmahera Tengah Munadi Kilkoda. Atas statemen yang di keluarkan Bupati Halteng Di Acara Apkasi beberapa waktu lalu.
"Dimana letak subjektivitas ? Bukankah dengan meminta passing grade diturunkan artinya Bupati Halteng telah mengakui bahwa dia gagal membangun SDM sehingga kemampuan SDMnya masih di bawah rata-rata Nasional, apakah dengan itu bukankah bagian dari pengakuan Bupati Halteng Edi Langkara di forum tersebut sebagai bentuk kegagalan daerah membangun SDM," tanya Mukhtar. Rabu (22/06/22).
Untuk menjawab permintaan kepala Bappeda, bagus kalau Pemda dan DPRD Halteng datang ke Kampoeng Melanesia untuk mendapat kuliah melalui Forum Sidego kata orang Ternate dalam selisih pendapat dan pandangan pada satu masalah, perlu ambil dego-dego agar saling sidego.
"Bagus juga om Pala undang memberi kuliah mengatasi problem SDM di tengah pertumbuhan industri dan ekonomi solusi mengatasi Ketimpangan wilayah," terangnya.
Bagi Mukhtar Sidego itu cara baik memberi masukan pikiran atas peta jalan yang bisa jadi tidak efektif dikelola oleh penguasa kepada bala, "sidego menjadi forum untuk mendudukkan kebedaan dalam merumuskan bala kusu sekano-kano yang berkemajuan, kalau pandangan ini di pilih, om Pala dengan senang hati mau berdiskusi dari hasil kajian atas kebijakan publik dan fiskal dalam mengatasi keterbelakangan Halteng dalam membangun masa depan," jelas Om Pala sapaan Akrab Mukhtar Adam.
lanjut Om pala juga bertanya jika bupati Halteng Edi Langkara mau menarik kewenangan Rekrutmen CPNS dari kewenangan pusat menjadi kewenangan daerah, apakah sudah memikirkan dampaknya ? Apa dampak yang berpotensi terjadi ?
1. Rendah kompetensi aparatur karena pola rekrutmen yg di pengaruhi oleh kekuasaan lokal. 2. Para penguasa lokal akan memasukan saudara dan hubungan kekerabatan ke PNS, tanpa di dasari kompetensi. 3. Menciptakan ketidakstabilan daerah dalam setiap Rekrutmen CPNS, karena elit politik menggunakan kekuasaan yang kebablasan. 4. Ketidak Adilan kompetisi dalam rekrutmen CPNS karena lebih di pengaruhi politik dari kuasa elit lokal. 5. Daerah sulit bertumbuh karena SDM aparatur tidak kompetitif, efek masa depan daerah," sebut Om Pala.
Tidak hanya itu om pala bilang berbagai riset sudah menemukan dampak buruk dari pola rekrutmen CPNS yang dilakukan masa lalu melalui daerah bahkan dengan pola CPNSD juga berdampak pada daerah, raja-raja kecil yang sok berkuasa lebih di daerah-daerah manfaatkan kekuasaan untuk membebani daerah dari kepentingan jangka pendek.
"Karena itu, negara lalu menarik kewenangan Rekrutmen CPNS dari daerah ke pusat, membuat sistem dengan standar yang ternasionalisasi agar ruang kompetisi CPNS memiliki rasa keadilan kompetisi yang sehat. Bukan dengan cara meminta menurunkan passing grade, itu namanya kalah sebelum bertempur," ujar om Pala.
Lebih Lanjut Om pala mengatakan setiap kompetisi dibutuhkan persiapan untuk mengikuti kompetisi, seperti mahasiswa yang mau masuk perguruan tinggi negeri akan mengikuti kompetisi secara nasional, karena itu anak-anak yang saat ini lulus SMA pergi ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti kursus ujian masuk perguruan tinggi negeri.
"Jika bupati Halteng Edi Langkara merasa kompetensi SDM nya sulit masuk dalam passing grade, yang ditetapkan pusat dalam rekrutmen CPNS, kenapa Edi Langkara tidak memikirkan untuk membuat kursus persiapan tes CPNS, agar setiap anak-anak Halteng memiliki kemampuan untuk masuk sebagai CPNS, bahkan dengan hasil kursus yang baik bahkan anak-anak Halteng bisa berkompetisi di CPNS bukan hanya CPNS Pemda tapi bisa masuk di kementerian dan lembaga negara karena telah mengikuti proses pelatihan ujian CPNS dan memiliki passing grade yang tinggi untuk bekerja di Kemenlu, Kemendagri, BUMN dll," saran Om pala.
Menutup wawancaranya om pala berharap semoga hal ini juga menjadi bagian evaluasi bagi daerah agar dalam menyusun Roadmap pembangunan manusia pada berbagai jenjang sudah saatnya di arahkan pada keunggulan manusia, tidak saja hanya berbasis administrasi tapi kompetensi. (Red/tim)
