 |
| Istimewa |
Weda- Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Munadi Kilkoda meragukan kompetensi keilmuan Dr Muhtar Adam yang sebagai akademisi di Kampus Unkhair. Kepada Wartawan Ketua Fraksi NasDem DPRD Halamhera Tengah ia mengatakan, mestinya masalah usulan penurunan passing grade yang diusulkan bupati Halteng beberapa waktu belakang ini dilihat secara komprehensif. Tidak terjebak dalam cara pandang lateral yang sempit.
"Usulan penurunan passing grade bukan berarti SDM Halteng rendah atau tidak siap, cara pandang itu saya kira keliru. Passing grade tidak bisa dipakai sebagai alat ukur SDM satu wilayah, Apalagi dihubungkan dengan IPM, ini logika yang menyesatkan," terangnya.
Lanjut Munadi Dr Mukhtar Adam harus dipahami pula bahwa IPM itu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
"Tiga unsur penting/pilar utama/ dimensi kehidupan manusia: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup yang layak (decent standart of living). Ketiga dimensi tersebut diwakili dalam empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Harapan lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta Pengeluaran per kapita. Mungkin Pak Mukhtar Adam perlu belajar lagi, IPM itu Indeks yang mengukur ketiga komponen diatas, bukan hanya pendidikan," pintanya.
Lebih Lanjut jika kita lihat data BPS, IPM Halteng hingga Tahun 2021 tercatat (65,82) tertinggi keempat se-Maluku Utara, dan dalam 5 tahun terakhir trendnya positif. Harapan Lama Sekolah kita 13,51 masih lebih baik dari beberapa kabupaten lainnya. Adapun penurunan angka IPM pada tahun 2020, jika dilihat berdasarkan komponen pembentuk IPM lebih disebabkan menurunnya pengeluaran per kapita (ekonomi) dari Rp. 8,26 juta pada tahun 2019 menjadi Rp.7,84 Juta pada tahun 2020, ini terjadi secara global akibat pandemi covid-19, sedangkan komponen pendidikan masih tumbuh positif. Itu juga bukan saja terjadi di Halteng. Pelambatan pertumbuhan IPM itu terjadi hampir di semua daerah, bahkan ada daerah yang minus. Jadi bukan saja Halteng. Ini perlu diluruskan agar beliau tidak gagal paham membaca data.
Dari data tersebut memperlihatkan sudah banyak kemajuan yang dicapai selama ini. Lantas jadi pertanyaan, bagi Bung Mukhtar Adam, bagaimana cara membaca data yang tersaji. "Kami jadi malah meragukan kompetensi keilmuan beliau, karena yang dia bicarakan tidak memiliki landasan pijak yang jelas. Sekelas doktor kok cara berpikirnya rancu, interpretasi data yang dilakukan sangat parsial dan tidak komprehensif. Pak Ota ini sebenarnya ahli dibidang apa?, Pernyataan beliau dengan dasar yang lemah perlu diluruskan agar tidak menyesatkan publik," tandasnya.
Dilain sisi usulan penurunan passing grade sebagaimana usulan bupati Halteng sebenarnya menggambarkan aspirasi daerah untuk mengakomodasi anak daerah kedalam pemerintahan/birokrasi dan itu sah-sah saja.
"Dibeberapa daerah lain yang sudah maju pun demikian usulannya. Lagian model tes CPNS yg ada selama ini kan secara mendasar tidak berbasis kompetensi/keahlian bidang pengetahuan/ilmu peserta tes. Dengan usulan tersebut diharapkan kedepannya pemerintah pusat mempunyai diskresi untuk mempertimbangkan situasi di daerah," pungkasnya. (Red/tim)
