 |
| Wakil Bupati Halmahera tengah |
Weda- Kritik yang disampaikan Dr Mohtar Adam, ditanggapi Abd. Rahim Odeyani, Wakil Bupati Halmahera Tengah. Kepada wartawan mengatakan kewenangan mengurus pendidikan Kab/Kota hanya terbatas SD dan SMP, Provinsi SMA, sementara lembaga pendidikan tinggi negeri menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Sehingga harusnya bukan hanya satu pihak yang disalahkan seolah-olah kualitas sumberdaya manusia mau tinggi atau rendah, semuanya menjadi beban dan tanggungjawab Kab/Kota semata. Sementara perguruan tinggi tidak ada. Bagaimana dengan lulusan perguruan tinggi yang tak lulus CPNS karena passing grade, bukanya itu juga masalah SDM yang rendah, lalu dimana tanggung jawab perguruan tinggi untuk agregasi masalah tersebut." Senin, 20/06/2022
Di Halmahera Tengah kata dia tidak semua yang di kritik Dr Mukhtar Adam itu benar. Sebagai seorang akademisi, Rahim mengatakan kepada Dr. Mukhtar Adam harus melihat masalah pendidikan itu secara komprehensif, tidak boleh hanya satu aspek. Karena kalau bicara kebijakan, dalam kurung waktu 4 tahun 6 bulan, Pemda Halmahera Tengah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat UU, belum lagi setiap tahun mengalokasikan sekitar 10 miliyar yang peruntukannya untuk bantuan studi S1 semua jurusan, S1 kedokteran, menyekolahkan tenaga pendidikan D2 ke S1, membiayai studi S2.
“Mungkin saja keperpihakan APBD pada sektor pendidikan tidak sebanyak daerah lain, tapi kami memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan SDM di Halmahera Tengah” ucap pria yang biasa disapa bang Imo ini.
Rahim mengutarakan tantangan kab/kota itu relatif sama. APBD kecil sementara masalah yang dihadapi masyarakat sangat beragam. Tidak mungkin seluruh APBD kita paksakan untuk membiayai sektor pendidikan semata, sementara sektor yang lain semisal infrastruktur jalan, jembatan, sarana pemukiman, sektor kesehatan, sektor ekonomi juga membutuhkan perhatian.
Selain itu Rahim mengatakan apa yang disampaikan Bupati Edi Langkara itu bukan berarti yang bersangkutan tidak memiliki komitmen terhadap memajukan SDM di Halmahera Tengah. Bupati memiliki komitmen itu, makanya mendorong adanya terobosan lain melalui pemberiaan beasiswa kepada generasi muda Halmahera Tengah. Bahwa apa yang dilakukan belum maksimal mendorong kemajuan SDM, itu akan terus dilakukan evaluasi.
Masalah yang terjadi di Halteng itu kata Rahim juga terjadi di banyak daerah lain. “Kita sadar berbagai keterbatasan untuk mendorong kemajuan SDM itu masih terjadi. Di sisi lain kita dituntut untuk berkompetisi dengan daerah yang lebih dulu maju SDM mereka, tentu itu tidak apple to apple” akuinya.
Semestinya dengan keadaan pendidikan yang berbeda, standarisasi salam seleksi CPNS itu juga berbeda-beda. Tidak boleh menggunakan standarisasi dengan daerah yang sudah maju lebih dulu. Pungkasnya
