DPRD Minta Pemda Halteng Tolak Pertambangan PT FPM

Editor: Admin
Munandi Kilkoda

Weda,nusantaratimur.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah meminta agara izin PT First Pacifik Mining di Sagea itu perlu di tinjau kembali. Kamis, 25/08/2022

Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Halteng Munadi Kilkoda, karena konsesinya berada di atas karst yang ada di wilayah tersebut. "Kalau dipaksakan di tambang, ekosistem karst tersebut akan hancur dan itu akan memberi dampak buruk terhadap keberadaan Goa Boki Maruru maupun Talaga Yonelo," ungkapnya.

Karst Sagea itu yang menciptakan keseimbangan ekologi di wilayah tersebut, bahkan sumber air yang mengalir ke Talaga, Goa maupun ke perkampungan berasal dari karst yang ada. 

"Jadi kebijakan ini kalau jalan, itu kecelakaan fatal dan akan menghancurkan kelangsungan hidup masyarakat yang hidup di Sagea maupun sekitarnya. "Dari dulu kita sudah peringatkan itu, di daerah-daerah yang rentan tidak boleh dibiarkan di tambang," terangnya.

Ia juga melontarkan pertanyaan masa semua harus di tambang, apa memang sudah tidak ada jalan lain untuk membangun kesejahteraan masyarakat sehingga semuanya harus ditambang? 

Politisi muda dari Partai NasDem ini juga mengatakan Pemerintah harus berfikir seribu untuk menambang di Sagea itu. "Karna Karst yg ada di situ, satu-satunya yang ada di wilayah Weda. Dan nilai ekologinya harus terus dipertahankan, bukan dibumi hanguskan melalui praktek-praktek eksploitatif," pintanya.

Selain itu kawasan Boki Maruru dan Talaga Yonelo itu merupakan objek penting dalam pembangunan kepariwisataan di Halmahera Tengah. Pemerintah Daerah bahkan sudah menetapkan sebagai kawasan Geopark. Bahkan sudah menetapkan sebagai ikon Halmahera Tengah. "Jadi kalau ikon itu harus dijaga dan dipertahankan. Semestinya kebijakan itu yang di utamakan, bukan sebaliknya," tandasnya.

Munadi juga minta kepada Bupati agar menggunakan kewenangannya untuk menyurat ke Gubernur maupun ke Menteri ESDM supaya meninjau kembali izin Pacifik Mining di Sagea. 

"Ini perusahan juga tidak jelas AMDALnya seperti apa. Sampai sekarang kami tidak tau dan tidak pernah dengar sosialisasi AMDAL yang dilakukan mereka" pungkasnya. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini