Tambang Bikin Banjir, DPRD Minta Pemda Halteng "Punishment" PT.IWIP

Editor: Admin
Banjir Di PT IWIP

Weda- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah Munadi Kilkoda meminta kepada PT IWIP harus bertanggung jawab terhadap bencana banjir yang menyebabkan kerugian sosial-ekonomi yang diterima masyarakat. 

Menurutnya, karena kejadian seperti ini bukan Pertama kali baru terjadi, maka pemerintah juga harus berani berikan punishment terhadap kegagalan PT. IWIP dalam menjaga keseimbangan ekologi sehingga banjir dapat terjadi berulang-ulang kali.

Ia juga bilang apalagi yang kena dampak itu termasuk ruas jalan nasional. Pasti kegiatan masyarakat terganggu dengan bencana ini. 

"Ini sudah kami ingatkan ke PT IWIP supaya dilakukan penanganan dengan baik, tapi kenyataannya tidak. Kegagalan PT IWIP mengantisipasi dampak yang timbul sehingga lintasan banjir bisa menggenangi jalan nasional harus dianggap masalah serius," ungkapnya Minggu, (21/08/22)

"Makanya saya bilang karena ini bukan kali pertama, PT IWIP harus dimintai pertanggung jawaban sekaligus dikenakan sanksi atas dampak yang timbul dari aktifitas mereka," sambungnya.

Ia juga menambahkan kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk tidak seenaknya memberikan izin pelepasan hutan kepada industri atau kegiatan tambang. Karena sebenarnya sumber dari banjir yang terjadi di IWIP ini lebih disebabkan oleh alihfungsi hutan dan lahan untuk pembangunan industri.

"Kalau hutan berubah fungsi, penyangga di kawasan tersebut juga tidak lagi ada, dengan demikian mustahil tidak terjadi banjir di kala musim hujan seperti sekarang," tutup Mantan ketua Aman itu. (Red/tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini