Astaga, ASN dan Orang Meninggal Masih Terdaftar Di SIPOl, Ini Keterangan KPU Halteng

Editor: Admin
Devisi Tehnis Penyelenggaraan KPU Halmahera Tengah Iswadi Saleh saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (05/08/22)

Weda,nusantaratimur.com- Sejumlah Pegawai Negri Sipil (PNS) dan Kepala Dinas di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) terdaftar sebagai anggota partai politik di sistem informasi partai politik (Sipol). Senin, (05/09/202). Hal ini diketahui oleh komisi Pemilihan umum Halmahera Tengah.

Menurut Devisi Tehnis Penyelenggaraan KPU Halmahera Tengah Iswadi Saleh saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (05/08/22) mengatakan, setelah pendaftaran partai politik untuk peserta pemilu 2024 kemudian KPU RI menurunkan data yang menjadi syarat untuk menjadi peserta pemilu 2024 itu ke KPU Kabupaten untuk di lakukan verifikasi administrasi.

"Verifikasi administrasi yang di lakukan itu terkait dengan keanggotaan, jadi verifikasi keanggotaan itu telah di lakukan oleh verifikator di KPU Halmahera Tengah," terangnya.

Lanjut ia mengatakan di Halmahera Tengah Partai yang masuk atau yang ada keanggotaannya ada 22 Parai Politik dari 24 Partai Politik secara nasional minus PPP dan PKP yang tidak ada keanggotaannya di Halmahera Tengah. Dan dalam verifikasinya terdapat PNS dan yang sudah meninggal terdaftar di sipol. 

"Dalam verifikasi administrasi terkait dengan keanggotaan itu memang benar ada terdapat ASN kemudian bahkan yang sudah meninggal itu masi ada yang terdaftar dalam Sistim Partai Politik (Sipol) dan kalau sudah terdaftar dalam sipol maka sudah pasti terdaftar di partai politik," ungkapnya.

Lebih lanjut lagi Iswadi bilang bersamaan dengan itu juga data verifikasi yang di lakukan oleh teman-teman verifikator itu ada juga rekomendasi dari Bawaslu dari hasil temuannya Bawaslu. "dari hasil temuan itu kemudian ada beberapa kategori, ada juga ASN, ada juga Kepala Desa,BPD dan kemudian yang sudah meninggal pun direkomendasikan dan itu telah kita tindak lanjuti," timpalnya.

Memang kata Iswadi dalam PNS untuk posisi atau status pekerjaan yang itu kemudian di larang oleh ketentuan untuk tidak boleh menjadi pengurus maupun anggota partai politik itu kemudian di BMS-kan

"Dalam verifikasi itu kemudian di lihat daftar isianya, karena di daftar sipol itu ada daftar isian yang diisi itu kemudian kita melakukan pengecekan di daftar isi, kemudian di dokumen yang di upload," terangnya.

Ia juga mengakui kalau setelah di lakukan pencocokan ternyata di temukan ASN dan kepala dinas yang terdaftar dalam sipol.

"Karena dokumen yang di upload KTA dan KTP dalam sipol dan kita lakukan pencocokan di daftar ternyata memang ada ASN dan termasuk ada beberapa  Kepala Dinas yang terdaftar dalam sipol tersebut," ungkapnya.

Iswadi membeberkan, sala satu Kepala Dinas yang terdaftar dalam Sipol itu adalah Kepala Dinas Pendidikan Ridwan Saliden yang terdaftar dalam Parai Gerindra dan kepala bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Muhawiya Hi Gajal yang terdaftar di Partai Ummat. Bagi dia semua sudah tercover sehingga kemudian KPU mengkategorikan mereka belum memenuhi syarat (BMS), artinya kita belum bisa menghapus yang bersangkutan. Karena masi dalam tahapan perbaikan sementara berjalan, dan perbaikan partai politik itu kemudian akan menyampaikan pernyataan.

"Jadi kalau misalnya salah satu keanggotaannya terkonfirmasi kita melakukan verifikasi di KPU di partai politik juga akan terbaca ketika anggota partainya ASN dan itu juga terbaca di sipol mereka sehingga pasti mereka ketahui juga, jika keanggotaan mereka itu ASN yang sudah pensiun maka akan mereka akan sampaikan pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah pensiun dan di buktikan dengan pemberhentian dari ASN itu," tandasnya.

"Jika kalau misalnya dia benar-benar ASN dan masih aktif maka tidak akan mungkin mereka melakukan perbaikan, karena mereka tahu ASN tidak bisa dan ini karena memang teman-teman partai politik ini juga kan meng-update data yang sebelumnya," tutup Iswadi (red/tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini