Cari Solusi Kenaikan BBM, Ditintelkam Polda Sulut Gelar Diskusi Bersama Stakeholder

Editor: Admin

 

Foto : Istimewa saat FGD mencari solusi kenaikan BBM di Hotel Grand Whiz Manado

Manado, Sulut - Direktorat Intelkam Polda Sulawesi Utara mengelar Focus Group Discussion (FGD) terkait imbas kenaikan harga Bahan bakar minyak (BBM) dengan sejumlah pihak yang di laksanakan di hotel Grand Whiz MTC, Manado, Jumat (09/09/2022) siang.

Hadir dalam kegiatan ini Wadah Asosiasi Online Indonesia (WAO-I), Sarikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Dosen, Aktifis dan Mahasiswa serta perwakilan Masyarakat lainnya.

Adapun kegiatan diskusi ini dengan tema BBM mengapa terjadi kenaikan harga ?? Bagaimana solusi yang solutif?? 

Kegiatan FGD ini juga mengahadirkan  Narasumber yang berkompoten dibidangnya yaitu Ekonom Unsrat, Dr. Vecky Masinambow, Dr. Antonius Purwanto Sosiolog Unsrat, Dr. Zulkifli Golonggom Kabid perlindungan dan jaminan sosial Dinsos Sulut, dan Dirintelkam Polda Sulut Kombes Pol. Albert B. Sihombing.

Kegiatan ini dilakukan polisi untuk membantu masyarakat mencari solusi bersama agar penyampaian aspurasi tidak hanya di sampaikan melalui aksi demonstrasi di jalan yang dinilai dapat ganggu stabilitas keamanan dan aktifitas lalulintas.

Ketua Konfederasi Sarikat Pekerja Nasional (KSPN) Sulawesi Utara, Tommy Sampelan mengatakan, sudah 6 hari berjalan kenaikan harga BBM, dimana dampak kepada masyarakat terutama kepada kaum Buruh sudah terasa.

"Harga-harga secara sepihak sudah dinaikan, baik itu barang maupun jasa, walaupun pemerintah belum secara formal, dari beberapa bidang tertentu, tapi yang pasti ini sudah naik," ujarnya.

Menurutnya, khusus buruh pemerintah sudah mengupayakan yang namanya Bantuan Subsidi Upah (BSU).

"Kalu kita mau bantu masyarakat khususnya pekerja buruh jangan hanya kategori pekerja formal sebab pertanyaan terbesar bagaimana dengan non formal? instrumen apa yang dipakai untuk mereka ketika BBM dinaikan ? ini yang tidak ada, berarti mereka tidak dapat perhatian dari pemerintah," jelasnya.

Dia juga meminta pemerintah kembali mengkaji regulasi yang ada.

"Pemerintah perlu menata kembali regulasi ini harus ada supaya tidak ada yang dianak tirikan pasca kenaikan harga BBM pungkasnya" katanya.

Sementara itu, Ketua WAO-I Sulut, Christian Yokung mengatakan, pihaknya akan mengikuti aturan pemerintah, dengan harapan pemerintah dapat memberikan solusi yang betul-betul efektif.

"Bahayanya kalo tak segera respon, pemerintah juga harus segera antisipasi, dengan aturan dari pertalite subsidi, itu kan akan dibatasi berdasarkan CC kendaraan," katanya. 

Menurut dia transportasi online rata-rata menggunakan AC, dan jika ada penerapan aturan, kendaraan harus mengisi sesuai CC di pertamina pasti akan ditentang. 

"Kami akan sangat menentang keras, karena sudah naik BBM dan kami yang biasa menggunakan pertalite diarahkan mengganti dengan pertamax. Ini sangat menyusahkan kita," tutup Yokung.(Mn)

Share:
Komentar

Berita Terkini