 |
| Sekretaris Dikbud Malut, Amiruddin memberikan sambutan pada Rakor Teknis Bersama Pemangku Kepentingan Daerah |
TERNATE-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) mendukung implementasi kurikulum Merdeka.
Konsep Merdeka Belajar mempercayai bahwa dengan memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi guru dan peserta didik dalam pembelajaran maka hal tersebut akan mendorong kreatifitas serta mempercepat terjadinya inovasi pendidikan,” ungkap Sekretaris Dikbud Malut, Amiruddin dalam sambutannya dalam kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Teknis Pemangku Kepentingan Daerah di Ternate, Pada Rabu (19/10/2022).
Dikatakan Amiruddin, pada prinsinya Dinas Pendidikan dan Kebuyaan Provinsi Maluku Utara menyadari bahwa kesukseksesan berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek tidak akan di capai tanpa adanya dukunga dari berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupten/Kota dan BPMP serta Balai Guru Penggerak.
Olehnya itu, dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupten memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan daerah agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan menyesuaikan dengan kondisi lokal serta kebutuhan di wilayahnya.
“ Untuk itu mari kita mendukung semua kebijakan pemerintah pusat terutama terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan,” harapnya.
Lanjut Amiruddin, terkait dengan implemetasi kurikulum merdeka. “ Saya mengajak kepada kita semua agar selalu memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah untuk mendaftar sekolah pengerak, guru penggerak dan mendaftar sekolah IKM secara mandiri, serta membentuk komunitas sekolah penggerak, memberdayakan satuan pendidikan dan kelompok belajar yang ada seperti kelompok kerja guru (KKG), MGMP,dan MKKS dan menguatkan ekosistem komunitas belajar sehingga di tahun 2024 semua sekolah di Provinsi Maluku Utara sudah siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka,” ucapnya.
Melalui rapat Koordinasi Teknis bersama Pemangku Kepentingan Daerah Provinsi Maluku Utara, pihaknya berharap agar semua stakeholder pendidikan di Maluku Utara dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka mensukseskan kebijakan merdeka belajar.
“ Saya juga memberi apreisiasi dan penghargaan kepada Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara yang telah melaksanakan kegiatan ini, Semoga dengan kegiatan ini kita dapat meyamakan persepsi dan merumuskan kebijakan yang bisa kita jadikan rujukan dalam pelaksanan Program Implemetasi Kurikulum Merdeka di tahun 2023 di Provinsi Maluku Utara,” tutupnya. (ric/red)
