 |
| Haris Pratama Ketua DPP KNPI |
Melalui rilis resmi DPP KNPI, Kamis (15/12/22) mengatakan Soal Dana Kongres KNPI di Maluku Utara, bahwa DPP KNPI telah memanggil dan memeriksa Ketua DPD KNPI Maluku Utara Imanullah sebagai panitia lokal kongres.
Dalam Rilis tersebut Imanullah menyatakan menyatakan bahwa “pertemuan dirinya, kadis tambang dan saudara muhaimin di hotel Arya Duta, atas perintah Gubernur kemudian kadis pertambangan berkomunikasi dengan pihak ke III Untuk membantu KNPI melunasi hutang kongres.
Lanjut Imanullah mengatakan berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas pertambangan Maluku Utara bahwa hasil komunikasinya dengan pihak ke III tersebut bisa tutupi semua hutang kongres dengan jumlah total yg di sebutkan 3 Milyar.
"Selanjutnya nanti saudara Muhaimin yang melakukan penagihan karena saya hanya bertanggung jawab untuk komunikasi. Setelah itu soal penagihan oleh saudara Muhaimin. saya, tidak tahu lagi dan sampai pada tanggal yang di tentukan saya di transfer oleh saudara Muhaimin hanya sebesar 100 juta rupiah dan itupun atas pengetahuan Ketua Umum DPP KNPI untuk pembayaran yang saya pertanggungjawabkan di Rapat terbuka pengurus DPD KNPI Malut," terang Imanullah.
"Dan perlu saya sampaikan bahwa Panitia Kongres sampai saat ini tertagih hutang sebesar 500 san Juta rupiah dari berbagai pihak, Mulai Pihak Hotel, Penyedia tenda, Kapal dll, logikanya jika saudara muhaimin menyatakan kontribusi dia miliyaran ke kongres KNPI sesuai pernyataan dia pada surat pengunduran dirinya atau jika memang dia yang di berikan tanggungjawab mustinya sudah selesai hutang-hutang itu," ungkapnya.
Sementara itu Ketua Umum DPP KNPI tersinggung atas pernyataan itu, sebab sampai saat ini panitia nasional tidak ada menerima dana Milyaran seperti yang di sebut muhaimin.
"Kami mempertanyakan sebenarnya si Muhaimin ini statusnya di pemda maluku utara ini sebagai apa ?? kan gak jelas, bukan ASN juga, tanya Hari.
Selanjutnya terkait dengan Pemecatan Muhaimin DPP KNP telah memecat dia sejak tanggal 25 November 2022
melalui rapat pimpinan harian DPP KNPI dan ada berita acaranya serta ada suratnya sejak tanggal
25 November 2022, di Pleno IV kita itu tinggal menyampaikan karna awalnya pleno kita tanggal 26 namun kami masih di Palu menghadiri Munas KAHMI makanya kami mundur di tanggal 4 Desember 2022," sebutnya
Lebih lanjut, Kata Haris Terkait soal keterlibatan dia di Bisnis tambang memang saat ini lewat tim investigasi yang ditugaskan tinggal melengkapi bukti-bukti yang valid aja.
Indikasinya sangat kuat makanya DPP KNPI sudah mengambil Tindakan lebih awal disamping soal dana kongres juga dugaan terlibat urusan tambang itu untuk kemudian memecat dia.
Untuk pada masalah tersebut DPP KNPI saat ini lagi persiapan untuk juga melaporkan dugaan penggelapan Dana Kongres KNPI dulu dan Pencemaran Nama baik Institusi KNPI, lalu kemudian jika buktinya vali dan di nyatakan cukup kami laporkan soal dugaan keterlibatan dia di Kasus tambang Maluku Utara.,"Haris
