 |
| Foto DR. Mukhtar A Adam (red/istimewa) |
Ternate-Pakar ekonomi menyoroti secara kritis pertumbuhan ekonomi Maluku utara tertinggi di dunia yang di bangga-banggakan Presiden Jokowi namun tidak korelatif dengan keadilan sosial bagi masyarakat Maluku utara. Ia mengatakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden di satu sisi berbangga dengan sumbangsih pertumbuhan ekonomi Malut yang tinggi namun pada sisi lain justru seolah abai terhadap kondisi keuangan Pemda Malut dan Kabupaten serta Kota yang terbatas sehingga tidak mampu menghadirkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat Maluku utara.
“Terjadi Problem ketidak Adilan fiskal, dari ekonomi yang tumbuh rata-rata per quartal mencapai 367% sejak 2020 sampai dengan 2022, namun rata-rata pertumbuhan dana transfer ke malut tumbuh rendah, bahkan dalam rilis Kemenkeu untuk 2023 hanya tumbuh 9% yang sudah termasuk belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga negara, ini menunjukan masih terasa ketidak Adilan fiskal dalam menjaga keseimbangan sosial yang menjadi urusan pemerintah daerah baik Provinsi mau Kabupaten kota di Maluku Utara”papar Ahli Ekonomi Indonesia itu. (Kamis, 15/12/22).
"Tugas utama pemerintah baik pusat maupun daerah diamanahkan dalam UUD mewujudkan keadilan sosial. Melalui fungsi keadilan sosial yang dipahami adalah peran pemerintah membuat keseimbangan antar kaya dan miskin, antar industri besar dan kecil, antar pusat dan daerah, dan berbagai bentuk keadilan sosial lainnya," sambungnya.
Dia mengungkapkan bahwa Presiden dalam sambutan pada acara Sidang Tahunan Bank Indonesia menyebutkan berulang kali terkait hati-hati Maluku Utara dengan pertumbuhan tinggi, diperlukan kehati hatian dalam menjaga instrumen ekonomi, kenyamanan investasi, keberlanjutan investasi dll, yang dapat di terjemahkan dalam narasi “hati-hati” yang di sebut oleh Presiden.
Namun bagi Mukhtar, Gubernur Abdul Gani Kasuba, dalam Jabatanya sebagai Gubernur, membutuhkan banyak instrumen untuk menjaga ekonomi tetap stabil. Dalam konteks ini jelas dia bahwa Gubernur dalam perannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (Dekosentrasi) dan dalam fungsi sebagai kepala daerah otonom (Desentralisasi) membutuhkan instrumen fiskal yang adil dan setara dan penugasan presiden atas narasi hati-hati yang dimaksud menjaga keseimbangan sosial yang berkelanjutan, jelasnya dengan lugas dan gamblang.
Oleh karena itu menurut Akademis Unkhair ini, sangat tidak fair dan adil jika beban yang begitu berat dipukulkan Presiden kepada Gubernur dan Bupati Walikota jika tidak diimbangi dengan kebijakan dana transfer daerah yang layak dan adil.
”Pemerintah pusat mestinya lebih adil dalam melihat Maluku Utara. Jika ekspor tahun 2022 mencapai 111 triliun lebih tetapi Maluku Utara hanya mendapatkan dana transfer pusat yang rendah, bagimana bisa mengatasi kemiskinan, mengatasi keterbatasan infrastruktur, mengatasi Ketimpangan antar pulau-pulau yang dihuni oleh warga, bakalan sulit bagi daerah untuk ekspansi pembangunan jika fiskal yangbterbatas ditengah ekonomi yang konon tumbuh seantro dunia," tandasnya.
Mukhtar meminta Gubernur AGK menyampaikan hal ini secara terbuka kepada Presiden soal data eksport dan data transfer daerah dari Kemenkeu sehingga bisa dihitung secara adil.
”Gubernur perlu menyampaikan secara langsung ke presiden agar data ekspor dan data transfer dari Kemenkeu di buka secara luas untuk saling menghitung yang adil bagi daerah penghasil tambang,"saran dia.
Sapaan akrab Om Pala Malanesia ini menandaskan jajaran ekonom bakal berdiri dibelakang Gubernur dan Kepala-Kepaa Daerah untuk mendiskusikan bersama Presiden dan Menteri Keuangan secara solutif yang berkeadilan bagi daerah dan rakyat Maluku utara.
”Jajaran ekonom siap berdiri dibelakang Gubernur dan Bupati serta Walikota duduk bersama mendiskusikan hal ini secara adil dengan Presiden dan Menteri Keuangan”pungkasnya (red/tim)
