Polda Malut Di Minta Tindak Pelaku Pengerusakan Hutan Mangrove Di Halsel

Editor: Admin

 

Lokasi hutan mangrove yang di rusak 
Halsel,- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pembagunan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, menyoroti terkait dengan pengrusakan mangrove dan hutan bakau yang letaknya di Desa Labuha Kecamatan Bacan.

Ketua LSM Peduli Pembagunan, Nasarudin Kausaha mengatakan bahwa terkait dengan Pembabatan hutan mangrove yang terjadi di desa Labuha sangat melanggar ketentuan UU perlindungan hutan mangrove. 

"Untuk itu atas nama Lembaga swadaya masyarakat peduli pembagunan (LSMPP) Kabupaten Halmahera Selatan mendesak kepada Polda Maluku Utara dalam hal ini Direskrimsus polda Malut, agar mengusut tuntas terkait dengan pembabatan hutan mangrove secara liar yang terjadi di desa Labuha," Nasarudin. Senin (5/12/22) di Labuha.

“Pembabatan mangrove oleh kelompok warga itu pelanggaran, kita berharap masyarakat mengerti dan sadar akan keselamatan lingkungan, yang juga menyangkut kepentingan orang yang lebih banyak," sambung Nasarudin.

Menurut Nasarudin, apapun alasannya, yang jelas penebangan pohon bakau tidak dapat dibenarkan. Larangan pembabatan pohon atau mangrove itu tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal /8 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Selain UU RI No 18 th 2013 ditegaskannya, pelaku juga bisa dijerat dengan UU RI No 32 th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

"Jadi apa pun alasannya, hal itu tidak dapat dibenarkan, karena selain kepentingan keselamatan lingkungan, itu juga menyangkut kepentingan ribuan bahkan jutaan orang lainnya, jadi jangan hanya karena kebutuhan beberapa orang, malah mengorbankan kepentingan manusia dalam jumlah lebih banyak lagi," imbuhnya.

Dikatakan Nasarudin, apabila ditemukan didalamnya ada dugaan keterlibatan oknum-oknum pemerintah desa atau pemerintah daerah maka, tidak harus memandang bulu untuk menyikapi persoalan ini, demi perlindungan hutan sebab, kata Nasarudin hutan tersebut telah diatur dalam ketentuan UU perlindungan hutan bukan sembarang menebang.

Sementara Kepala UPTD Kesatuan pengelolaan hutan(KPH) Kabupaten Halmahera Selatan Fahrizal Rahmadi, saat dikonfirmasi wartawan dirinya mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum mengetahui pasti, kalau ada pembabatan hutan mangrove. karena, memang kita belum melakukan monitoring.

“Saya juga belum tahu pasti, maksudnya disitu juga statusnya apa dulu. (Red/tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini