.jpeg) |
| Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan. Dr. Achmad Hatary, SE. M.Si. |
"Saya menyambut positif apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara, sebuah langkah yang perlu didukung bersama," ungkap Hatary. Melalui rilis resminya. Selasa (10/01/23).
Lanjut Hatari mengatakan dirinya akan mengkoordinasikan dengan Kaukus Parlemen Dapil Maluku Utara, serta Fraksi Nasdem, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, baik dari sisi DBH untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, maupun pelibatan dunia usaha UMKM di industri pertambangan dan program CSR bagi masyarakat.
"Langkah kebijakan yang perlu ditempuh pasca penetapan UU 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dengan membuat skema fiskal uang seimbang bagi daerah Otonom, termasuk di Maluku Utara," terangnya.
Anggota DPR RI asal Tidore itu meminta pemerintah daerah agar memiliki ruang fiskal yang efektif dalam membelanjakan kebutuhan infrastruktur, pembangunan manusia, dan pengembangan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut di tegaskan oleh Ketua Nasdem Maluku Utara itu, bahwa persoala tambang yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, yang di sebut Presiden sebagai Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, harus di manfaatkan oleh pemerintah dalam melakukan upaya redistribusi pendapatan ke masyarakat.
"Sebagai komisi yang membidangi ekonomi saya sangat prihatin dengan anjloknya harga komoditas masyarakat utamanya kopra, dan cengkeh, yang membuat sebagian masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan mengalami keterpurukan," ungkapnya.
Hatari mengatakan disisi lain harga komoditas yang dikelola dari sumberdaya alam seperti nikel justru harga komoditasnya mengalami peningkatan, karena itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berada ditengah untuk menjembatani ketimpangan komoditi antar masyarakat dan pengusaha besar dari Tiongkok, sehingga keseimbangan pendapatan dapat kita capai bersama.
"Saya menyambut gembira inisiasi yang dilakukan dari hasil penelitian LP2D yang telah di sampaikan kepada saya, akan saya ajak Kaukus Parlemen, dan Fraksi Nasdem untuk berjuang bersama-sama untuk memastikan hak-hak Pemda dalam DBH segera diwujudkan," pungkasnya. (Red/tim)
