 |
| Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus mendukung dan siap mengawal hasil agenda ekonomi tambang bagi kesejahteraan Petani dan nelayan di Maluku Utara, dan mendukung Pemerintah daerah, yang mengajukan revisi atas UU Pertambangan dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan daerah, terutama terkait Tarif dana Bagi hasil untuk Maluku Utara. |
Hal ini dilakukan Alien atas paparan akademis yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pengembangan Daerah (LP2D) Provinsi Maluku Utara.
Melalui rilis resminya (Selasa, (10/01/23). Alien mengatakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat sebesar 27%, menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Maluku Utara, namun fakta menunjukan bahwa hampir seluruh daerah tambang di Maluku Utara mencatatkan kemiskinan tertinggi di Maluku Utara.
"Menurut Catatan Biro Pusat Statistik Maluku Utara angka kemiskinan tertinggi di atas rata-rata nasional adalah Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, yang disusul dengan Halmahera Selatan dan Halmahera Utara, 4 kabupaten di atas merupakan Kabupaten Penghasil Tambang, yang memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara," Sebut ketua DPD Golkar Malut itu.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, dalam Rapat bersama Menteri Pertanian, terkait ketimpangan pendapatan petani Maluku Utara yang diakibatkan dari anjloknya harga Kopra dan Cengkeh, ia mengatakan dibutuhkan kebijakan yang affirmative bagi keseimbangan pendapatan masyarakat di sektor pertanian.
"Mengikuti perkembangan Maluku Utara, dari hasil presentase Lembaga Penelitian pembangunan daerah (LP2D) terkait Pendapatan negara Bukan Pajak (PNBP), yang menjadi sumber dari dana Bagi Hasil, bagi pemerintah daerah, dengan membandingkan pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan PNBP yang tidak seimbang, berdasarkan data Bea Cukai Kementerian Keuangan RI dan data PNBP dari Kementerian ESDM, patut diperjuangkan bersama," terang Alien.
Sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, ia akan bersama-sama Pemerintah dan LP2D, untuk memperjuangkan bagian dari Dana Bagi Hasil, untuk Maluku Utara.
"Karena itu saya tegaskan kepada seluruh Kader Partai Golkar yang saat ini diberi tugas di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di Eksekutif, untuk sama-sama memperjuangkan Dana Bagi hasil bagi Maluku Utara," pinta Alien tegas.
Secara khusus Fraksi Partai Golkar di DPR RI, akan ikut serta dalam mengawal DBH Maluku Utara, yang diharapkan menjadi keseimbangan dalam mengatasi kemiskinan, karena itu bagi Partai Golkar jika terkait kepentingan masyarakat, Golkar akan tampil terdepan untuk sama berjuang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pertumbuhan Ekonomi yang tertinggi di dunia, menurut Presiden Joko Widodo, menjadi momentum bagi Maluku Utara, untuk menjaga keseimbangan pendapatan antara petani dan industri tambang, bagi Partai Golkar ekonomi yang tinggi akan bermakna jika diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian," terang Alien.
Lebih lanjut Alien bilang jika ekonomi yang tinggi hanya meningkatkan pendapatan tambang dan pengusaha tambang, dipastikan ada yang salah dalam pengelolaan, karena itu Partai Golkar akan menggalang kekuatan melalui Partai Golkar untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Maluku Utara.
"Pertama itu Hak Petani dan nelayan yang memproduksi barang hasil pertanian dan perikanan agar diberikan kemudahan mengakses pasar di industri tambang. Kedua Hak Pelaku UMKM, yang mengembangkan usaha untuk mengakses berbagai kebutuhan industri tambang, ketiga Hak Pemerintah daerah dari hasil produksi tambang, baik Iuran tetap maupun Iuran Produksi. Dan keempat Hak pemerintah Daerah di bidang Perpajakan baik Pajak Daerah maupun Retribusi serta Hak Pemerintah Pusat di bidang Perpajakan dan PNBP," sebut Alien.
Atas sikap itu Alien secara serius mengawal agenda ekonomi tambang bagi kesejahteraan Petani dan nelayan di Maluku Utara, dan akan mendukung Pemerintah daerah, yang mengajukan revisi atas UU Pertambangan dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan daerah, terutama terkait Tarif dana Bagi hasil untuk Maluku Utara. (Red/tim)
