.jpeg) |
| Foto istimewa |
Ternate,- Menjalankan fungsi pengawasan untuk menciptakan proses demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Maluku Utara, Badang Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara memastikan tahapan verifikasi faktual tahap satu bakal calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD RI) dapil Maluku Utara berjalan dengan lancar.
Suleman Patras, S.Sos, Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam kegiatan penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD RI, di Ball Room Muara Hotel, Jumat (3/2/23) mengatakan bahwa kehadiran adalah memastikan bakal calon DPD RI Dapil Maluku Utara sebanyak 17 orang, dengan status apakah lanjut ke tahapan selanjutnya atau tidak.
"Alhamdulillah tadi kita sudah saksikan bersama, bahwa 17 orang tersebut telah memenuhi syarat, Maka 17 bakal calon tersebut bisa melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual tahap 2 dari tanggal 6- 23, February 2023. Yang akan di lakukan di 10 Kabupaten Kota," sebut Mantan aktivitas PMII itu.
Lanjut Suleman mengatakan Bawaslu Malut juga lakukan rapat koordinasi pengawasan dengan Bawaslu Kabupaten Kota melalui zoom dalam kesiapan verifikasi faktual nanti.
Selain itu kata Suleman ia memberikan saran saran perbaikan ke KPU Provinsi Maluku Utara dan sudah ditindaklanjuti.
"Kami juga meminta kepada KPU untuk memberikan data sampling hasil cuklit, melalui aplikasi silon ke Bawaslu KPU, agar datanya bisa kita sampaikan ke Bawaslu di Kabupaten Kota, untuk dilakukan pengawasan melekat," terangnya.
Ia beralasan karena hasil silon Bawaslu Maluku Utara data tersebut tidak terbaca, sehingga dia meminta sama sama untuk menjadi pegangan untuk teman teman pengawas di kelurahan dan desa.
"Kami punya alat kerja namanya Fom A pengawasan, nantinya akan di sesuaikan dengan hasil verifikasi faktual, karena ini berkaitan dengan validasi. Ia juga meminta Kepada bakal calon agar siap dengan tim nya, bekerjasama untuk mempermudah proses sampling ini," pintanya.
Tidak lupa, Suleman juga memberikan semangat kepada seluruh pengawas pemilu di Kabupaten Kota, kecamatan, kelurahan dan desa agar selalu menjalankan tupoksi sesuai regulasi yang berlaku. (PM/red)
