 |
| Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Tanto. (foto : Istimewa) |
Surabaya,- Merespon arahan presiden dalam pengendalian inflasi di daerah-daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Tanto dengan tiga Skema.
Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa kepada media ini usai melalui kerja sama dengan PT. Tanto, Kamis (16/03/23) di Surabaya mengatakan ada skema jangka Pendek, terhitung hari ini.
"Kepada seluruh pengusaha dan masyarakat Buru Selatan yang membelanjakan kebutuhan barang dagangan di Surabaya, maka akan di fasilitasi oleh PT Tanto untuk kebutuhan kontener dan gudang di Surabaya dan Ambon," ungkapnya.
Lanjut, Safitri mengatakan Etos merangkai pulau, menetes kedarah ibu Mo Sien Hartanto, saat menjamu khusus dirinya di Kantor Pusat PT Tanto Intim Line untuk menegaskan komitmen PT Tanto melakulan ekspansi layanan antar pulau.
"Visi kolaborasi Tanto bersama Pemda Kabupaten Buru Selatan adalah mewujudkan Nusantara satu harga," terang Bupati perempuan pertama di Maluku itu.
Terlihat makin kental dalam diskusi kedua perempuan hebat yang mewakili dua dunia antara Pemerintah dan Pengusaha yang secara bersama mendorong Nusantara Satu Harga, melalui penanda tanganan MoU untuk memulai jalan baru merintis sejahtera bersama dari disparitas harga yang melebar antar pulau di kepulauan Nusantara.
"Mo Sien Hartanto, adalah anak dari pendiri PT Tanto Intim Line, Bapak Hartanto sejak tahun 1970, pengusaha asal Surabaya itu telah menjadi pelaku bisnis yang merangkai pulau-pulau di Nusantara, terkhusus Kota Ambon sejak Tahun 1970," sebutnya.
Lebih Lanjut ia juga memberitahukan bahwa PT Tanto Intim Line yang sudah mengembangkan usaha di Ambon dan Ternate itu bahkan mencetuskan Intim adalah Indonesia Timur, dimana lahir atas kegundahan hati Bapak Hartanto dalam mengatasi disparitas wilayah.
"Disparitas antar pulau dalam merangkai Nusantara telah di buktikan Bapak Hartanto dalam mendorong bisnis kapal dan kargo untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di kawasan Timur Indonesia," tandasnya.
Selain menjalin kerjasama dengan kesepakatan 3 skema pelayanan mengatasi disparitas harga melalui Nusantara Satu Harga yang dilakukan melalui interfensi di kepulauan Buru Selatan. Dua perempuan Nusantara juga menyepakati mempelopori Nusantara Satu Harga untuk menjawab kegundahan hati para ibu dan emak emak di setiap desa menjelang Ramadhan.
"Menjelang bulan ramadhan ini dengan harga yang tinggi, akan menjadi sumber miskin desa, karena itu kami menyepakti mewujudkan visi negara maritim yang di kenal dengan Archipelago state," pungkasnya. (Red/tim)
